Rabu, 19 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Dorong Daerah Kreatif Cari Dana Penguatan Pokja IDI

  • Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur demokrasi di Indonesia untuk membaca capaian dan menyusun program perencanaan dalam pembangunan politik. Sebagai alat ukur, IDI berhadapan dengan persoalan metodologis, minimnya perhatian pemda untuk memanfaatkan hasil IDI hingga problem anggaran yang menopang kinerja Kelompok Kerja (Pokja) IDI di daerah.

    Permasalahan itu terungkap pada saat Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri  menggelar Rapat  Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja di Daerah Kegiatan Bimbingan, Supervisi, dan Evalluasi Kinerja Pemda Dalam Pengembangan  Demokrasi (IDI) di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

    Kegiatan Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja IDI yang ini merupakan pertemuan yang keempat terkait Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja IDI di Daerah.

    Dalam pembahasannya, Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Kemendagri, Dedi Taryadi, SH., M.Si. memberikan 4 catatan selama 10 tahun perjalanan IDI.

    Pertama, masih minimnya dukungan Pemerintah Daerah (Provinsi).Kedua, pemahaman akan manfaat hasil pengukuran IDI belum optimal dimanfaatkan Bappeda dalam penyusunan RPJMD.Ketiga, lemahnya koordinasi antar anggota Pokja Demokrasi Daerah. Dan keempat, keterbatasan anggaran.

    Persoalan anggaran ini memang sempat ditanyakan oleh salah satu peserta dari Dirpoldagri, Willy kepada ibu Dewi pembahas dari Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/ Bappenas.

    Menurut Dewi, persoalan dukungan anggaran yang memang terbatas baik dari pemerintah berupa APBN dan APBD namun para pemangku kepentingan dengan IDI di daerah seharusnya perlu mencari dana-dana alternatif.

    Dewi mencontohkan, Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah adalah salah satu bukti pemda bersama anggota Pokja IDI lainnya yang beberapa waktu lalu aktif mencari sumber-sumber pendanaan dari Corporat Social Responsbility/CSR perusahaan dan BUMD.

    “Hasilnya, mereka tetap jalan dengan program-program penguatan IDI di Banggai,” ujar Dewi

    Sependapat dengan Dedi Taryadi, Dewi menambahkan bahwa masih banyak daerah yang belum memahami bahwa peningkatan skore IDI itu bisa juga diambil dari ekspose APBD di web pemprov yang kalau ini dilakukan skore-nya  bisa 100 persen.

    Kenyataanya, kata Dewi, banyak pemrov/pemda yang enggan soal APBD-nya ini dipublikasi. Padahal jika merujuk pada aturan Komisi  Informasi Pusat seharusnya pemprov/pemda mempublikasikan soal besaran anggaran tahunan ini.

    Dewi menambahakan beberapa usulan terkait kegiatan-kegiatan penguatan pokja idi di daerah. Pertama, FGD dengan tokoh masyarakat, NGO, media, tokoh agama, dll. Kedua, koordinasi pro aktif dengan legislatif, Ormas, tokoh masyarakat, dll. Ketiga, memformulasikan dalam proses perencanaan dan penganggaran

    Adapun bahasan dari Dewan Ahli IDI, Abdul Malik Gismar memaparkan bahwa dengan mengetahui dinamika politik di daerah maka akan mudah menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

    Malik mencontohkan, di Provinsi Jawa Tengah isu politik yang dominan adalah informasi terkait dengan kinerja dan kebijakan penyelenggaraan negara. Kemudian disusul dengan masalah ketenagakerjaan, pilkada dan isu keyakinan.

    Uniknya, kata Mali, dari sisi warga yang aktif yaitu tertinggi dari unsur masyarakat biasa. Kemudian disusul dengan mahasiswa, nelayan, NGO, guru, dll.

    Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja IDI ini dihadiri Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro, Direktur Politik Dalam Negeri, Dr. Bahtiar,M.Si, Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Kemendagri, Dedi Taryadi, SH., M.Si., dan utusan Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/ Bappenas, Dewi Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/ Bappenas, Dewi.


    Files Download :

Related Posts