Senin, 23 April 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Gelar Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja IDI di Daerah

  • Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri  menggelar Rapat  Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja di Daerah Kegiatan Bimbingan, Supervisi, dan Evalluasi Kinerja Pemda Dalam Pengembangan  Demokrasi (IDI).

    Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja IDI digelar di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta, Jumat (13/4/2018) ini dihadiri Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro, Direktur Politik Dalam Negeri, Dr. Bahtiar,M.Si, Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Kemendagri, Dedi Taryadi, SH., M.Si.Dewan Ahli IDI, Abdul Malik Gismar, dan utusan Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/ Bappenas, Dewi.

    Menurut Staf Ahli Mendagri, Suhajar yang membacakan sambutan Dirjen Polpum, Soedarmo mengatakan pihaknya mengapresiasi Kemenko Polhukam, Bappenas, dan BPS yang telah bersama-sama merencanakan dan melaksanakan Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi Indonesia dan Insya Allah dapat berkontribusi besar dalam perwujudan masyarakat yang demokratis dan pembangunan kesejahteraan yang merata.

    Dijelaskannya, pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang keempat terkait Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja IDI di Daerah. Harapan kita nantinya Instrumen ini dapat menjadi pedoman bagi kita bersama dalam pembangunan politik dan demokrasi yang mengacu pada IDI.

    Untuk itulah kita hadir di sini untuk bersama-sama menyusun dan membahas draft Instrumen Penguatan Pokja IDI di daerah.  Penyusunan instrumen dilakukan berdasarkan data yang ada. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber. Oleh karena itu, fungsi koordinasi dengan berbagai instansi, terutama Dewan Ahli IDI, Kemenko Polhukam, Bappenas, BPS, dan Kesbangpol provinsi menjadi sangat penting.

    Suhajar menjelaskan, setidaknya instrumen ini akan memuat 2 substansi, yaitu terkait dengan kelembagaan Pokja IDI dan strategi langkah Pokja IDI.  Substansi kelembagaan Pokja IDI akan lebih mendasarkan pada treatment penguatan kelembagaan yang berdasarkan pada peta permasalahan yang ada.  Sedangkan substansi strategi langkah didasarkan pada penyusunan rencana aksi berdasarkan skor IDI yang ada, baik pada level aspek, variabel, maupun indikator.

    “Insha Allah setelah Instrumen Penguatan Pokja IDI tersusun, kiranya dapat memberikan pedoman bagi Pokja IDI di Provinsi, kita dapat manfaat dan pengetahuan lebih sehingga nanti dapat mengimplementasikan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah guna perwujudan masyarakat yang demokratis,” harapnya.

    Kerja sama berbagai pihak harus semakin ditingkatkan terutama peran Pemda, Pokja IDI Provinsi, dan kabupaten/kota dalam memanfaatkan data IDI sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan demokrasi sesuai amanat UUD 1945. Peran partai politik juga sangat penting dalam meningkatkan capaian IDI yang diharapkan, karena itu merupakan kewajiban kolektif kita bersama, agar manfaatnya optimal dalam melaksanakan amanat konstitusi kita.

    Dalam catatan Ditjen Polpum saat ini terjadi penurunan skor IDI tahun 2016, yaitu 70,09.  Terdapat 3 variabel yang capaiannya masih dalam kategori “buruk”, yaitu variabel Peran DPRD, Peran Partai Politik, dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.

    Data tersebut harus menjadi perhatian kita bersama.  Perlu adanya dorongan yang kuat dari seluruh stakeholders untuk meningkatkan capaian IDI sehingga proses konsolidasi demokrasi tetap dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama.  Penguatan Pokja IDI dilakukan dalam upaya mendukung target RPJMN di mana pada tahun 2019 skor IDI ditargetkan sebesar 75.

    Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan penguatan Pokja IDI ditingkat provinsi guna menggerakkan peningkatan demokrasi di level provinsi.

    Dalam upaya tersebut, Kemendagri telah mengeluarkan berbagai kebijakan.  Kebijakan tersebut antara lain adalah:

    1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/1147/SJ tanggal 6 April 2016 terkait Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di Daerah.
    2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/1389/SJ tanggal 20 Maret 2017 terkait Penguatan Kelopok Kerja (POKJA) Demokrasi di Daerah.
    3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pada Pasal I Point 7 bagian rr, agar setiap Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kegiatan “Penguatan Kelompok Kerja (POKJA) Demokrasi Indonesia di daerah”.

    Suhajar menjelaskan, bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan tentunya untuk menjawab dan memberikan solusi bagi daerah. Adapun pelaksanaan kegiatan penguatan Pokja IDI harus terus dilakukan dengan berbagai cara dan metode, diantaranya melalui pemberian panduan instrumen kepada Pokja IDI Provinsi. Instrumen tersebut sebagai sebuah panduan umum bagi Pokja IDI dalam rangka peningkatan IDI di provinsi.  Penyesuaian dengan karakteristik setiap provinsi merupakan sebuah upaya modifikasi yang wajar yang harus dilakukan Pokja IDI, baik dalam penguatan kelembagaan maupun penyusunan rencana aksi. Dengan demikian kegiatan penyusunan Instrumen Penguatan

    Kemendagri mengahrapkan dari pertemuan ini yaitu dengan disusunnya Instrumen Penguatan Pokja IDI di Daerah, Tim Pokja IDI Provinsi akan sangat terbantu untuk merancang kegiatan-kegiatan dan Rencana Aksi yang dapat meningkatkan skor IDI di tahun berikutnya.

    “Kami harapkan masukan pemikiran dari seluruh peserta rapat dalam merumuskan Instrumen Penguatan Pokja IDI di daerah, sehingga Instrumen ini dapat menjadi acuan bagi Pokja IDI dalam mengawal dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di daerah khususnya peningkatan kehidupan demokrasi,” pungkas Suhajar.


    Files Download :

Related Posts