Senin, 24 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Jangan Timbulkan Perpecahan

  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada rakyat Papua untuk selalu menjaga perdamaian dan persatuan, terutama menjelang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak di seluruh Tanah Air.

    “Jangan sampai ada keretakan di antara kita, saudara sebangsa se-Tanah Air gara-gara pesta demokrasi,” kata Presiden Jokowi,

    saat memberikan sambutan pada penyerahan 3.331 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat dari sejumlah daerah yang ada di Provinsi Papua, yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Jayapura, Rabu (11/4) sore. Presiden melakukan kunjungan kerja ke Papua pada 11–13 April 2018.

    Presiden juga akan meninjau langsung kondisi Kabupaten Asmat, yang sempat menjadi perhatian nasional akibat kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk beberapa waktu lalu.

    Dalam kunjungan kerja ke Papua ini, Presiden juga akan meninjau jembatan Holtekamp. Jembatan sepanjang 732 meter ini berada di atas Teluk Youtefa yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami, di Provinsi Papua.

    Jembatan ini memangkas waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju perbatasan Skouw yang semula 2,5 jam menjadi 60 menit.

    Presiden mempersilakan masyarakat Papua untuk berpesta demokrasi memilih bupati, gubernur, dan tahun depan pemilihan presiden.

    Namun, jika ada perbedaan pilihan di antara warga Papua, Presiden berharap jangan sampai menjadikan tidak saling sapa di antara saudara atau tetangga atau suku.

    “Silakan pilih pemimpin yang baik, setelah itu bapak/ ibu rukun kembali, bersaudara kembali,” tutur Presiden Jokowi.

    Terkait penyerahan 3.331 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat dari sejumlah daerah di Papua, Presiden Jokowi berpesan untuk menjaga sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman.

    Sertifikat itu sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki. “Dimasukkan ke plastik, difotokopi, jadi kalau hilang ngurus- nya lebih gampang,” ujar Presiden.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…