Selasa, 25 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Buat Demokrasi Lebih Baik Ketimbang Kepala Daerah Dipilih DPRD

  • Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menolak wacana sistem pemilihan kepala daerah secara langsung diubah melalui DPRD. Amali menilai pemilihan kepala daerah secara langsung lebih baik untuk demokrasi ketimbang lewat DPRD.

    Amali beranggapan, jika ada hal yang kurang baik dalam pelaksanaan Pilkada langsung sejauh ini maka harus diperbaiki, bukan mengganti sistemnya.

    "Saya meyakini bahwa pelaksanaan Pilkada langsung buat demokrasi kita itu lebih baik ketimbang kita kembalikan lagi ke DPRD," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).

    Sistem pemilihan langsung, kata Amali, juga menghasilkan kepala daerah berkualitas. Banyak kepala daerah berkualitas hasil Pilkada langsung yang mampu mengangkat daerahnya.

    Sebut saja Presiden Joko Widodo, Wali kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali kota Bandung Ridwan Kamil hingga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

    "Saya melihat dengan pemilihan langsung ini akan menghasilkan pemimpin yang punya kualitas," ujar Amali.

    Amali menepis opini yang menyebut maraknya korupsi dan politik uang merupakan akibat dari pelaksanaan Pilkada langsung. Menurutnya, tak ada jaminan Pilkada lewat DPRD bisa terbebas dari politik uang.

    "Memang siapa yang bisa menjamin kalau di DPRD enggak ada money politic?" ungkapnya.

    Masalah politik uang dan korupsi dalam Pilkada sebenarnya bisa dicegah oleh partai politik. Amali menuturkan, partai politik harus mencari calon kepala daerah memiliki kemampuan dan berintegritas agar tidak tergoda melakukan perbuatan melawan hukum.

    "Bagaimana memilih dan menghasilkan calon yang benar-benar punya kemampuan memimpin punya karakter kerakyatan dan dia punya konsistensi menjalankan program terus tidak tergoda untuk melanggar hukum dan sebagainya," tegas dia. 


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…