Senin, 24 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pelanggaran Pilkada 2018 Didominasi Keterlibatan ASN

  • Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut pelanggaran tertinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 serentak yang akan digelar adalah soal keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Anggota Bawaslu Divisi Penindakan, Ratna Dewi mengatakan, sejauh ini sudah ada 184 laporan pelanggaran yang masuk dan terekam ke dalam sistem pelaporan Bawaslu. Namun dari sekian banyak laporan tersebut, katanya, jika diprosentasikan, persentasenya kecil untuk bisa sampai pada proses di kepolisian hingga putusan incracht.

    "Tapi pada umumnya, yang paling tinggi pelanggarannya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur, bupati, walikota," terang Dewi di Kantor Bawaslu, Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (8/4).

    Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan merupakan daerah yang angka keterlibatan ASN-nya tinggi. ASN-ASN tersebut diketahui ikut dalam proses tahapan kampanye di daerahnya.

    Namun dari laporan tersebut tidak terinci ASN yang bersangkutan melibatkan dirinya kepada calon petahana atau bukan. Hanya saja saat pelaksanaan pengawasan dilakukan, katanya banyak ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye.

    "Memang angkanya tinggi dan sudah kami rekomendasi kepada Komisi ASN," katanya.

    Sampai saat ini, katanya, ada tiga kasus pelanggaran pemilu yang sudah diputus di pengadilan, yaitu kasus yang terjadi di Sulawesi Utara di Kota Kotamobagu dan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Putusan di daerah tersebut sudah incracht, yakni terkait dengan pemalsuan dukungan untuk calon perseorangan.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…