Selasa, 18 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Langsung Masih Bermasalah

  • Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung telah dipilih sebagai mekanisme dalam memilih kepala daerah. Tentu, sebagai sistem, pemilihan langsung memiliki banyak kelebihan.

    Salah satunya, legitimasi kepala daerah berasal dari rakyat. Tapi, dibalik itu, pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia, juga mempunyai beberapa kelemahan.

    Ini yang harus diperbaiki. “Pemilihan langsung rupanya menyisakan beberapa persoalan,” kata Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar di Jakarta, Rabu (28/3).

    Salah satu kelemahan dalam Pilkada langsung, dan ini jadi persoalan, kata Bahtiar, pemilih cenderung individualistis. Bahkan materialistis.

    Namun memang, sikap pemilih seperti itu tak lepas pula dari perilaku elit yang masih mengandalkan modal dalam memenangi kontestasi politik. Atau dalam arti, masih mengedepankan praktek politik transaksional.

    “Persoalan lain dalam Pilkada langsung, biaya politiknya mahal. Ini yang ujungnya menyuburkan praktik money politics, dan juga mahar politik,” katanya. Dalam situasi biaya politik yang mahal, kata Bahtiar, calon yang maju pun dituntut punya modal besar.

    Biaya itu banyak tersedot untuk mengongkosi kampanye, dan juga membayar biaya politik lainnya yang acapkali membuat si calon kepala daerah tersandera. Dalam situasi seperti itu, kepentingan modal rentan masuk menjerat calon.

    Praktek politik balas budi pun marak dipicu oleh itu. “Kelemahan lainnya, calon kepala daerah hanya mengandalkan ketokohan dan menafikan kemampuan memimpin organisasi yang kelak dibutuhkan saat terpilih menjadi kepala daerah,”

    katanya Persoalan lainnya, kata dia, potensi terjadinya konflik horizontal maupun vertikal antarbasis pendukung calon, akan terus membayangi. Dan, ini rawan terjadi di tengah tingkat kedewasaan politik pemilih belum terbangun kukuh.

    Diperparah, oleh banjir hoax yang marak disebar saat musim pemilihan tiba. “Selain itu, kerap terjadinya penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik itu anggaran bansos ataupun pos anggaran lain oleh petahana untuk kepentingan pribadi karena maju kembali bertarung dalam Pilkada.

    Tak jarang pula daerah abai dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran Pilkada sehingga membuat daerah kebingungan saat menjelang dimulainya tahapan pelaksanaan Pilkada,” tutur Bahtiar.

    Rakyat Penentu

    Terlepas dari persoalan yang masih membayangi pesta demokrasi lokal tersebut, kata Bahtiar, Pilkada langsung juga memiliki banyak kelebihan. Kelebihan yang utama, warga menjadi juri langsung.

    Artinya pemilih yang jadi penentu. “Pilkada langsung membuat pemilih mengenal secara konkrit calon kepala daerah yang bertarung,” katanya. Selain itu, kata dia masyarakat juga yang langsung menikmati proses pemilihan.

    Dan, masyarakat punya kesempatan untuk menilai visi misi dan program yang ditawarkan para calon kepala daerah. Jadi proses pemilihan, tak lagi elitis. Hanya dari elit, oleh elit dan untuk elit. “Dan kepala daerah yang terpilih tentu akan merepresentasikan aspirasi dari masyarakat di daerah tersebut,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts