Selasa, 18 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Soal Usulan Perppu Pilkada, Mendagri: Menkopolhukam dan Menkumham Akan Mengkajinya

  • Selasa, 27 Maret 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Selepas menghadiri rapat, Mendagri sudah dicegat para wartawan yang telah menunggu dari tadi untuk meminta tanggapannya. Salah satu isu yang ditanyakan para wartawan masih seputar wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait calon kepala daerah yang jadi tersangka. Wacana Perppu ini diusulkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo. 

    Menurut Tjahjo, calon kepala daerah yang telah jadi tersangka, bisa diganti atau tidak. Tapi ia sendiri secara pribadi mengusulkan, sebaiknya soal itu solusinya lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) saja. Karena kalau Perppu, harus ada syarat ketat untuk dikeluarkan. Dan, ia tak setuju jika solusinya adalah Perppu.

    "Kalau Perppu kan dalam keadaan memaksa, ini kan belum memaksa. Enggak mungkin Perppu, saya enggak setuju," katanya.

    Tapi kata Tjahjo, itu masih sikap pribadinya. Nanti, tergantung Menkopolhukam dan Menteri Hukum, yang pasti juga akan mengkaji itu. Karena soal klausul kegentingan memaksa itu, harus disikapi secara jernih..

    "Kalau PKPU apakah KPU nya karena pengertian memaksa itu,  menurut KPU belum mencapai 50%," kata dia.

    Karena itu, untuk sementara kata Tjahjo, aturan yang ada yang dipakainya. Karena memang belum dalam keadaan memaksa.  Calon kepala daerah yang jadi tersangka, sesuai aturan bisa diganti kalau meninggal dunia atau kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap. "Itu sebagaimana yang diatur," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…