Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Dirjen Polpum Ikuti Pembahasan Peraturan KPU dan Bawaslu

  • Sebagai wakil pemerintah, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018). RDP dipimpin Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali dari Fraksi Partai Golkar dan Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo dari Fraksi Partai Demokrat.

    Soedarmo mengatakan, RDP membahas dua rancangan peraturan Penyelenggara Pemilu. Pertama, rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitain dan Verifikasi Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua, rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019.

    “Agenda awal mendengarkan isu-isu krusial dalam Peraturan Bawaslu tentang pengawasan penyerahan syarat dukungan, penelitian dan verifikasi perseorangan calon peserta Pemilu dan pencalonan anggota DPD,” kata Soedarmo.

    Adapun poin krusial yang diatur dalam Peraturan Bawaslu itu, jelas Soedarmo, menyangkut mekanisme pengawasannya. Selain itu, pengawasan penyerahan dokumen persyaratan, pengawasan penyerahan dukungan, pengawasan penelitian administrasi, pengawasan penentuan sample, pengawasan verifikasi faktual hingga pengawasan penyusunan daftar calon tetap.

    Selanjutnya, RDP membahas Peraturan KPU terkait pembagian dapil. Terdapat 85 perubahan dapil dalam Pemilu 2019 karena adanya beberapa daerah pemekaran dan pembagian jumlah penduduk serta untuk menyetarakan jumlah kursi.

    “Dalam pembahasan dapil masih diberikan waktu kepada seluruh anggota Komisi II untuk mempelajari draf yang sudah disusun KPU dan diberikan kesempatan koreksi dan masukan untuk usulan perbaikan,” kata Soedarmo.

    Terpisah, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri Bahtiar mengatakan, berdasarkan hasil RDP disepakati seluruh anggota Komisi II DPR diberi kesempatan untuk memberikan masukan usulan baru secara tertulis terkait perubahan dapil beserta alasan perubahannya paling lambat Kamis (29/3/2018) besok. Selanjutnya, masukan-masukan tersebut akan dibahas bersama dalam forum RDP pada tanggal 2 - 3 April 2018 mendatang.

    RDP kali ini, lanjut Bahtiar,  juga turut membahas Peraturan KPU tentang Norma, Standar Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu. Terkait surat suara, seluruh peserta rapat sepakat KPU harus memastikan proses pengadaan, pencetakan, sortir, pelipatan, dan distribusinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Bawaslu harus dapat memastikan pengawasan seluruh pengadaan, pencetakan, dan pendistribusian serta penggunaan logistik Pemilu oleh KPU.

    “RDP berikutnya dijadwalkan pada tanggal 2 dan 3 April 2018 dengan pembahasan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu dan Dana Kampanye Pemilu,” ujar Bahtiar.


    Files Download :

Related Posts