Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ditjen Polpum Menyelenggarakan Kegitan Pendidikan Politik Perempuan di Sulteng

  • Pada hari Senin, 26/3/2018, di Hotel Swiss Bell Kota Palu, Prov. Sulteng, telah dilaksanakan Kegiatan Pendidikan  Politik Perempuan yg bertemakan Sukses Agenda Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019.

    Dalam sambutannya Dr. Drs. Bahtiar, M.Si selaku Direktur Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, mengatakan Bangga dengan perkembangan Sulawesi tengah, Pemda, Parpol serta masyarakat yg secara bersama2 membangun Sulteng. Pemda Sulteng mendorong pergerakan dan penguatan kaum perempuan politik. Saat ini perempuan2 di Indonesia memiliki minat yg tinggi terhadap politik. Walaupun perempuan politik utk caleg perempuan terpilih secara Nasional baru mencapai 17%, Provinsi se Indonesia 14%, Kab/Kota 11%.

    Oleh karena itu Grand Design hrs dipersiapkan sedini mungkin agar minat politik perempuan lebih siap untuk menjadi calon legislatif Pusat dan daerah. Atas dasar tersebut, penyusunan desain besar pemberdayaan Perempuan merupakan strategi yg tepat baik secara substansi, operasionalisasi, maupun para pemangku kepentingan agar Pemilu Serentak Tahun 2019 nanti keterwakilan Perempuan di Legislatif mencapai 30% Imbuh Bahtiar.

    Direktur Poldagri jg menyampaikan bahwa Keterwakilan perempuan di DPRD Prov. Sulawesi Tengah di Pemilu Tahun 2014 hanya dapat menempatkan perwakilannya sebanyak 9 calon anggota legislatif (caleg) Perempuan di DPRD Prov. Sulteng Periode 2014-2019 dari 45 kursi yg diperebutkan oleh 537 caleg di 12 Kab dan 1 Kota yg terbagi dalam 6 daerah pemilihan di Prov. Sulteng. Sehingga pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di legislatif Prov Sulteng belum memenuhi 30% atau sekitar 14 kursi dari 45 kursi DPRD Sulteng.

    Menurut Bahtiar salah satu cara utk mendorong gerakan perempuan disektor politik maupun sektor lainnya yaitu membuat wadah gerakan bersama, sebagai wadah berhimpun suatu gerakan kaum perempuan yg aktif dalam kancah politik.

    Bahtiar mengatakan Pemerintah terus berjuang utk mewujudkan tatanan politik yg lebih inklusif, lebih demokratis dan lebih berkeadaban. Tatanan politik yg ingin kita bangun adalah tatanan politik yg mendukung jalannya program pembangunan nasional, menuju Indonesia yg lebih maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

    Akan tetapi dalam Sambutannya Bahtiar jg mengatakan bahwa jika pergerakan perempuan hanya digantungkan pada pemerintah saja dan atau pada aturan2 yg afirmative saja, maka perjuangan tsb masih sangat2 jauh dan sangat panjang. Oleh karena itu kaum perempuan hrs dinamis dan harus menjadi gerakan perempuan yg mampu merubah dan berperan dalam percepatan pembangunan bahkan mempengaruhi kebijakan2 pemerintah/pemda. Direktur Poldagri menghimbau dan mengajak Mulai saat ini, sekarang hrs duduk bersama, turunkan ego, fokus pada tujuan yg sama utk meningkatkan pembangunan.

    Direktur Polgari jg menyampaikan harapannya terhadap Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) sebagai organisasi pergerakan politik perempuan khususnya KPPI Sulteng hrs terus mendorong terbentuknya KPPI Kab/Kota sebagai bagian reformasi yg belum bisa tercapai maksimal dan terus berupaya memperjuangkan isu2 dan kepentingan perempuan dlm kancah politik dan pemerintahan. Gerakan perempuan merupakan gerakan politik yg melibatkan banyak aspek guna pembangunan daerah, khususnya Sulteng.

    Dr. Fahrudin, M.Si selaku Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulteng memberikan apresiasi atas perhatian Kemendagri terhadap Daerah Sulteng melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik perempuan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang hak2 politiknya.

    Kaban Kesbangpol prov.Sulteng mengatakan bahwa memasuki Tahun Politik saat ini, yaitu menjelang Pilkada serentak Tahun 2018 di Prov. Sulteng serta pemilu 2019 akan banyak dinamika politik yg terjadi baik di daerah hingga di tingkat nasional. Fenomena2 politik akan terus mewarnai situasi daerah maupun nasional dalam 2 tahun kedepan akan mempengaruhi bahkan dapat membuat gesekan2 dimasyarakat. 

    Fahrudin mengatakan potensi2 permaslaahan sebab akibat adanya fenomena politik dapat muncul kapan saja dan jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri. Maka dalam menyikapi perkembangan situasi politik kedepan masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yg baik melalui pendidikan politik sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam berdemokrasi.

    Dalam kehidupan berdemokrasi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yg sama dalam berpolitik, untuk itu kegiatan saat ini merupakan momentum yg sangat strategis terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas representasi keterwakilan perempuan maupun kaum marjinal dalam politik untuk menumbuhkembangkan kedewasaan dan kesadaran akan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tambah Fahrudin.

    Cahyo Ariawan, SH, MM selaku Kasubdit Pendidikan Etika dan Budaya Politik Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum mengatakan dalam laporannya bahwa kegiatan pendidikan politik bagi perempuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tatanan masyarakat madani yg demokratis dan berkeadilan.

    Pelaksanaan kegiatan Dikpol bagi perempuan ini jg implementasi bentuk kerjasama Direktorat Politik Dalam Negeri dengan Badan Kesbangpol Prov.Sulteng serta Kaukus perempuan politik Indonesia (KPPI) imbuh Cahyo.

    Menurut Cahyo pendidikan politik perempuan ini dilaksanakan selain guna meningjatkan partisipasi politik perempuan, tetapi juga untuk meningkatkan program bidang politik dalam negeri, menanamkan kesadaran dan pemahaman dalam bidang politik serta dapat dijadikan forum berdiskusi dan membahas secara bersama2 berbagai hal terkait dengan politik dalam negeri.


    Files Download :

Related Posts