Senin, 23 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Tak Langsung, Adakah Dampak Positifnya

  • Sejumlah kalangan menilai Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung masih menyisakan sejumlah persoalan. Mulai dari biaya politik tinggi, maraknya politik uang, memicu konflik, hingga kepala daerah terjerat kasus korupsi. Lantas, apakah Pilkada tak langsung juga tak luput dari berbagai persoalan?

    Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Bahtiar, M.Si mengatakan, Pilkada tak langsung tetap memiliki sejumlah kelemahan. Diantaranya, Pilkada tidak langsung akan memunculkan pusat kendali penentu pemimpin di daerah oleh segelintir elite partai politik (parpol), baik di daerah sampai pusat. Kemudian, pelaksanaan Pilkada tidak langsung akan menumbuhsuburkan praktik politik transaksional, terutama antara calon kepala daerah, bahkan sampai terpilih sebagai kepala daerah, dengan anggota DPRD.

    “Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan juga tidak prorakyat, namun kebijakan yang diambil adalah hasil kesepakatan antarkepala daerah dengan anggota DPRD sesuai dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu,” kata Bahtiar di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

    Kepala daerah, kata Bahtiar, juga akan cenderung mengutamakan kepentinggan DPRD supaya mereka terpilih lagi pada periode berikutnya. Selain itu, Pilkada lewat DPRD juga memasung munculnya bibit-bibit unggul dan politikus wajah baru yang lebih merakyat, dicintai, dan kompeten dalam mengemban amanah rakyat.

    “Dengan mekanisme pemilihan yang tidak terbuka dan hanya dilakukan oleh puluhan anggota DPRD juga akan menyulitkan bagi calon independen untuk dapat terpilih dalam Pilkada,” kata Bahtiar.

    Namun, lanjut Bahtiar, pelaksanaan Pilkada tidak langsung juga memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, meningkatkan efisiensi dalam mekanisme demokrasi. Pelaksanaan Pilkada tidak langsung dapat memperkecil high cost demokrasi. Kedua, Pilkada tidak langsung akan mengurangi konflik horizontal karena Pilkada dilaksanakan oleh DPRD secara langsung, maka konflik antarmasyarakat dapat diminimalisir sedemikian rupa. Ketiga, dengan Pilkada tidak langsung,  rakyat diharapkan tak selalu diprovokasi dan diintimidasi dengan janji dan ancaman bila tak memilih kandidat kepala daerah tertentu.  Kemungkinan rakyat lebih fokus pada kegiatan pokoknya.

    Keempat, melalui Pilkada tidak langsung, setiap kandidat relatif dapat dikontrol dari aspek kualitas, sebab partai akan melakukan seleksi terhadap kadernya yang benar-benar memiliki kemampuan. Kemampuan dimaksud tidak semata-mata pada aspek finansial, tetapi juga kapasitas moral, politik, dan pengelolaan kekuasaan dalam pemerintahan. Kelima, melalui Pilkada tidak langsung, dengan sendirinya mengurangi beban Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan sengketa Pilkada. Selama ini MK disibukkan oleh sengketa Pilkada hingga sampai pada keputusan pemungutan suara kembali. Keenam, melalui Pilkada tidak langsung, akuntabilitas kepala daerah lebih efektif dikontrol. Selama ini, kepala daerah cenderung tak begitu kooperatif dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan DPRD karena merasa sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.

    Ketujuh, melalui Pilkada tidak langsung, netralitas birokrasi relatif dapat terjamin. “Kedelapan, pada Pelaksanaan pilkada tidak langsung, money politics relatif dapat berkurang,” ujar Bahtiar.


    Files Download :

Related Posts