Rabu, 19 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Plus Minus Pilkada Langsung

  • PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung memiliki beragam keunggulan, namun juga tak terlepas dari sejumlah kekurangan. Keunggulan Pilkada langsung itu salah satunya akan melahirkan kedaulatan utuh di tangan rakyat yang tampak secara nyata. Demikian dikatakan Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Bahtiar, M.Si kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/3/2018).

    “Kepala daerah terpilih juga akan memperoleh dukungan luas dari masyarakat sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Pemerintah daerah akan kuat dengan legitimasinya karena tidak mudah diguncang oleh DPRD,” kata Bahtiar.

    Keunggulan lainnya, jelas Bahtiar, suara pemilih menjadi sangat berharga dalam Pilkada langsung. Oleh karena itu, kepentingan rakyat memperoleh perhatian yang lebih besar dari para calon kepala daerah melalui visi misi dan program kerja mereka.

    Pelaksanaan Pilkada langsung juga akan membuat masyarakat mengenal calon kepala daerahnya. Konstituen akan mengenal lebih dekat calon kepala daerah beserta visi misi dan program yang diusung.

    “Kepala daerah yang terpilih tentu akan merepresentasikan aspirasi dari masyarakat di daerah tersebut,” kata Bahtiar.

    Pilkada langsung, lanjut Bahtiar, juga akan menjadi sarana untuk mengukur partisipasi, pemahaman, dan pentingnya politik bagi masyarakat. Selain itu, pemberdayagunaan dari sumber daya (resources) yang dimiliki calon akan lebih efektif dan efisien, sebab komunikasi calon dilakukan secara langsung dengan masyarakat tanpa perantara pihak ketiga, meskipun menggunakan kendaraan partai politik (parpol).

    Figur calon atau ketokohan dari calon, sambungnya, juga akan menentukan keterpilihan dibandingkan dengan kekuatan mesin politik parpol.

    “Artinya besar kecil parpol yang mengusungnya pada pelaksanaan pemilihan tidak berkorelasi kuat terhadap keberhasilan atau keterpilihan calon kepala daerah,” kata Bahtiar.

    Namun demikian, kata Bahtiar, pelaksanaan Pilkada langsung tak lepas dari sejumlah kelemahan. Diantaranya,  pelaksanaan Pilkada langsung akan memerlukan biaya yang besar dan pengorbanan dari calon,baik uang maupun nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat.

    “Seolah-olah demokrasi adalah segala-galanya tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat dan akibat,” kata Bahtiar.

    Pelaksanaan Pilkada yang mengharuskan calon kampanye langsung menghadapi rakyat pemilih, kata Bahtiar, tentu memerlukan kesiapan baik secara fisik (door to door) maupun melalui media massa. Sehingga calon harus memiliki stamina yang fit dan dana yang besar atau didukung oleh sponsor yang memiliki kepentingan.

    Pemilih juga akan menjadi individualis dan materialistis seakan menjajah dan mengikis nilai-nilai Pancasila pada jiwa bangsa.

    “Pilkada langsung juga lebih mengutamakan figur publik (public figure) atau ketokohan sehingga aspek akseptabilitas saja yang terpenuhi, tetapi kurang memperhatikan kapabilitasnya dalam memimpin organisasi maupun masyarakat,” tuturnya.

    Bahtiar menambahkan, Pilkada langsung juga menyimpan potensi terjadinya konflik horizontal maupun vertikal antarbasis pendukung calon, tingginya kasus korupsi kepala daerah yang ditengarai sebagai implikasi dari money politics dalam pelaksanaan Pilkada langsung.

    “Tak terkecuali penyalahgunaan APBD, baik itu anggaran bantuan sosial (bansos) ataupun pos anggaran lain oleh petahana yang marak terjadi,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts