Selasa, 18 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Menilai Tata Kelola Lembaga Demokrasi Belum Demokratis

  • KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menilai tata kelola lembaga demokrasi di daerah belum demokratis. Hal itu tercermin dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang masih di bawah skala 60 sejak tahun 2009 hingga 2016.

    Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Dr. Bahtiar, M.Si mengatakan, sesuai data IDI dari Badan Pusat Statistik (BPS), secara umum ada tiga variabel pada aspek lembaga demokrasi yang belum bergerak naik sejak tahun 2009 hingga 2016. Poin angkanya berada di bawah 60, artinya kondisinya masih kurang baik.

    “Ketiga variabel itu, pertama peran DPRD, kedua birokrasi pemerintah daerah, ketiga peran partai politik,” kata Bahtiar di Jakarta, Sabtu (10/3/2018).

    Rendahnya skala ketiga variabel tersebut, jelas Bahtiar, berarti bahwa ketiga lembaga demokrasi itu tatakelolanya belum demokratis.

    Sebelumnya, BPS telah melansir IDI menurut sejumlah indikator 2009-2016. Dari data tersebut terlihat indikator-indikator IDI yang masih dalam kategori buruk atau di bawah skala 60 hingga tahun 2016. Keseluruh indikator itu adalah kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu (47,90), rekomendasi DPRD kepada esekutif (6,09), Perda yang merupakan inisiatif DPRD (35,29), persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi (54,29), dan upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemda (30,88).

    Sebagai alat ukur, kata Bahtiar, IDI tentu terbuka untuk dikaji variabel-variabel pendukungnya sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat.

    “IDI merupakan konsep yang dinamis karena itu kita harus berani dan terbuka untuk melakukan kajian-kajian bagi perbaikan pengembangan IDI,” ujar Bahtiar.


    Files Download :

Related Posts