Rabu, 19 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Memadukan Sinergi Penanganan Konflik Sosial di Tahun Politik

  • Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 rawan terjadinya konflik. Mengantisipasi hal itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya meningkatkan koordinasi dan keterpaduan Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) pusat dan daerah.   

    “Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi keterpaduan sinergitas pusat dan daerah yang tergabung dalam tim penanganan konflik sosial, baik nasional, provinsi, kabupaten dan kota,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kementerian Dalam Negeri, (Kemendagri), Soedarmo, pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/3/2018).  

    Soedarmo menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan harapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengimbau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi seluruh Indonesia untuk menjadikan penanganan konflik sosial sebagai program prioritas daerah. 

    Mengamini Soedarmo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan, memasuki tahun politik 2018 dan 2019, suhu politik pasti meningkat. Konflik bisa saja terjadi.

    “Ini kan 2018 dan 2019 dibilang tahun politik, karena ada Pilkada dan Pilpres. Kita tahu suhu politik di dua pemilu tersebut pasti meningkat. Presiden mengingatkan, jangan sampai di tahun politik ini terjadi trauma bahkan konflik,” kata Wiranto di tempat yang sama.

    Jika terjadi konflik, menurut mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu, investor pasti bakal bersikap wait and see (menahan) untuk menanamkan investasinya di Tanah Air. Kondisi tersebut jelas merugikan perekonomian.

    Wiranto pun mengapresiasi sejumlah lembaga penyelenggara pemilu yang jauh-jauh hari sudah melakukan pemetaan potensi konflik jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.   

    “Kita fokus saja, karena mau potong akar konflik sosial. Dan sekarang ini, kita berterimakasih Bawaslu dan kepolisian yang jauh hari sebelumnya sudah melakukan indeks kerawanan pemilu. Jadi, kita bersyukur sudah tahu potensi kerawanan di beberapa daerah. Ini bagus agar indeks itu (bisa) kita tekan sampai zero,” kata Wiranto. 

    Sebelumya, dalam acara Rakornas tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemendagri terus melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait untuk mengantisipasi konflik-konflik yang berpotensi muncul. Upaya itu salah satunya dengan melakukan pemetaan wilayah rawan konflik bersama Bawaslu dan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam (Kemenko Polhukam).

    “Memang ada satu-dua yang bermasalah, tapi enggak apa. Ini menarik karena Pilkada serentak tahun depan itu ada 171 yang beraroma Pemilu Legislatif dan Pilpres sehingga masing-masing instansi terkait memetakan secermat mungkin,” ujar Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts