Minggu, 21 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemerintah Berkomitmen ada Penguatan POKJA dalam Pengembangan Demokrasi (IDI) di Daerah

  • Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) melaksanakan Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja IDI di Daerah bertempat di Hotel Losari, Jakarta, Kamis (8/3/2018)

    Menurut Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Direktorat Politik Dalam Negeri  Dirjen Polpum Kemendagri, Dedi Taryadi, SH, M.Si,  tujuan utama Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan POKJA dalam Pengembangan Demokrasi (IDI) di Daerah adalah untuk memperkuat kelembagaan Pokja di daerah serta untuk menyusun strategi peningkatan IDI di daerah dalam rangka pengembangan demokrasi di Indonesia dan kemudian menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi.

    “Pemerintah berkomitmen ada penguatan POKJA dalam pengembangan demokrasi (IDI) di Daerah. Karena itu, dari kegiatan ini diharapkan ada draft bagi penyusunan instrument penguatan Pokja IDI di Daerah yang nantinya dapat berkontribusi dalam membangun bersama-sama penguatan Pokja IDI di Daerah,” ujar Dedi ditemui usai kegiatan.

    Menurut Dedi, pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang ketiga terkait Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja IDI di Daerah yang diadakan oleh  Ditjen Polpum.

    Para peserta diskusi diperkaya oleh nara sumber dari kegiatan penyusunan Instrumen Penguatan Pokja  IDI di Daerah yang diadakan oleh Ditjen Polpum.

    Para peserta diskusi diperkaya oleh nara sumber dari internal Ditjen Polpum yaitu Direktur Politik Dalam Negeri. Dr. Bahtiar, dan Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Ditjen Polpum, Dedi Taryadi, M.Si. Pembicara dari luar yaitu Kasubdit dari BPS, Awaluddin, Dewan Ahli IDI, Dr Abdul Malik Gismar, Pakar Komunikasi Politik dari UPH, Dr. Emrus Sihombing serta Para Pejabat dan Staf di Kementerian Dalam Negeri.

    “Harapan kita nantinya Instrumen ini dapat menjadi pedoman bagi kita bersama dalam pembangunan politik dan demokrasi yang mengacu pada IDI,” ujar Dedi Taryadi.

    Sementara itu, dalam arahannya mewakili Dirjen Polpum Soedarmo, Direktur Politik Dalam Negeri, Dr. Bahtiar mendorong peserta kegiatan penyusunan instrument penguatan Pokja IDI di Daerah ini untuk mengkaji ulang variabel  yang  menjadi ukuran dalam menilai kemajuan IDI di daerah.

    “IDI merupakan konsep yang dinamis karena itu kita harus berani dan terbuka untuk melakukan kajian-kajian bagi perbaikan pengembangan IDI,” ujar Bahtiar.

    Dia menjelaskan, jika instrumen yang ada dalam melihat ID saat ini belum bisa mengukur tingkat pengembangan demokrasi dari mulai proses input hingga outputnya maka kita harus melihat akan kemungkinan variabel lain.

    Misalnya, kata Bahtiar, dalam menilai kinerja DPRD, selama ini kita hanya melihat ada rekomendasi yang dihasilkan DPR. Padahal, sebelum rekomendasi itu didapat ada proses yang terjadi di tingkat input dan outputnya.

    “Jadi mari kita melihat IDI bukan  dari kaca mata kita tetapi lihatlah secara lebih komprehensif,” gugah Bahtiar.


    Files Download :

Related Posts