Senin, 17 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Keberhasilan Pilkada Serentak 2018 Jadi Barometer Penting

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018 akan menjadi barometer penting kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019. Demikian dikatakan Direktur Politik Dalam Negeri (Poldadagri) Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Dr. Bahtiar, M.Si.

    “Pilkada serentak tahun 2018 menjadi momen krusial sebelum pelaksanaan Pemilu serentak 2019,” kata Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (5/3/2018).

    Penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, jelas Bahtiar, melibatkan 171 daerah, termasuk di dalamnya 17 provinsi dimana lima provinsi diantaranya memiliki jumlah suara pemilih terbesar secara nasional, yakni, Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sumatera Selatan (Sumsel), dan Provinsi Lampung. Inilah salah satu alasan mengapa keberhasilan Pilkada serentak sangat penting dan menjadi barometer pelaksanaan Pemilu 2019.

    “Jumlah penduduk di tujuh provinsi itu mencapai 159 juta atau 61 persen lebih dari penduduk Indonesia,” kata Bahtiar.

    Pada saat yang sama, lanjut Bahtiar, pada tahun ini juga sudah dimulai tahapan Pemilu 2019. Beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019. Dengan dimulainya tahapan Pemilu 2019 ini maka penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut kerja ekstra.

    “Konsentrasi penyelenggara harus lebih ekstra mengingat agenda yang disiapkan lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan sebelumnya,” kata Bahtiar.

    Di sisi lain, sambung Bahtiar, momen Pilkada serentak 2018 akan menjadi ajang pemanasan mesin politik bagi parpol sebelum memasuki kontestasi yang lebih dahsyat di pemilu. Parpol pun mulai menjajaki koalisi sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Pemilu serentak nasional mendatang.

    “Selama pilkada serentak berlangsung terjadi pula penjajakan koalisi menjelang Pemilu Presiden, karena syarat pencalonan Presiden harus memenuhi presidential threshold 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts