Senin, 17 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Politik SARA Ancam Sukses Gelaran Pilkada-Pilpres

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan, jelang pilkada 2018 dan Pilpres 2019, praktek politik identitas, ujaran kebencian dan politik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) bakal jadi hambatan suksesnya gelaran hajatan demokrasi tersebut.

    Konstelasi politik tersebut perlu diredam agar tak memicu polarisasi masyarakat, dengan menerapkan konsep peace building atau membangun perspektif perdamaian di kalangan pemerintahan, politisi dan masyarakat.

    "Belajar dari pengalaman sebelumnya, saat memasuki tahapan kampanye Pilkada dan Pemilu, di media sosial akan marak beredar isu-isu hoax dan SARA, hal ini menjadi tantangan besar dalam demokrasi kita dewasa ini. Karena hal ini yang kemudian dapat menimbulkan gesekan, kegaduhan antar kelompok masyarakat," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo, saat membacakan pidato sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, dalam acara Pengesahan dan Pengambilan Sumpah Tim Pemeriksa Daerah Tahun 2018 serta launching logo dan seragam, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (1/3/2018), di Hotel Aryaduta, Jakarta.

    Dalam pilkada 2018, terdapat 171 pilkada serentak di seluruh Indonesia yang berlangsung pada 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

    Gelaran itu, lanjut Hadi, harus berlangsung sukses dan berkualitas. Ia berharap, penyelenggara pemilu wajib menanamkan komitmen secara konstitusional agar hajatan demokrasi tersebut berjalan lancar. 

    Meski begitu, terdapat tantangan besar saat ini sebelum pemilu dan pilpres. Misal, provokasi SARA yang berbahaya jika disebarluaskan dan bisa memicu gesekan, kegaduhan antar kelompok masyarakat.

    Jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 politik uang, politik identitas, penyebaran ujaran kebencian, dan kampanye hitam melalui isu SARA lewat berbagai saluran media bisa menjadi alat propaganda untuk meraih kekuasaan.

    "Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan karena akan mengancam kedamaian dan pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia," kata Hadi.

    Gelaran Pilkada dan Pilpres 2019 harus merefleksikan kedua inti dari demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi. Hadi menambahkan, terdapat antisipasi agar pemilu bakal berjalan sukses. Pertama, meminimalisir politisasi identitas melalui politik pemelintiran kebencian berbasis SARA. Kedua, menjaga netralitas TNI-Polri selama proses elektoral berlangsung.

    "Kami juga memandang bahwa sangat penting dan juga sudah menjadi keharusan bagi aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) untuk menjaga profesionalitas mereka, menjelang dan pada saat pelaksanaan pilkada dan pemilu," kata dia.

    Dan ketiga, Hadi mengingatkan agar dilakukan pengawasan bersama untuk menekan penggunaan politik uang (money politic) sebagai sarana kontestasi dan pemenangan elektoral (pilkada dan pemilu).

    Terdapat lima indikator agar pilkada serentak dan pemilu bisa berkualitas. Indikasi itu yakni, independensi penyelenggaraan pilkada dan pemilu. Hal ini sangat penting untuk menjamin terselenggaranya pilkada yang Bersih, Rahasia, Jujur dan Adil.

    Ia menyambung, indikasi kedua yakni: independensi birokrasi, partisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya dengan rasa tanggung jawab dan tanpa paksaan.

    Partai politik harus mampu menjaring dan menyodorkan bakal calon yang berkualitas dan tidak menggunakan politik uang. Dampak dari proses penjaringan bakal calon yang berkualitas tersebut diharapkan bakal  melahirkan calon-calon yang berintegritas dan memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Dan terakhir, terpilihnya pemimpin hasil pemilihan demokratis oleh masyarakat yang memiliki legitimasi kuat dan berkualitas.

    Menanggapi pidato dari Sekjen Kemendagri, Ketua DKPP, Harjono, mengatakan, tugas lembaga yang ia nahkodai antara lain menjaga netralitas etika pemilu.

    "Kita harus tetap bersemangat melakukan pemeriksaan penyelenggaraan pelanggaran etika pemilu. Selain itu, semua penyelenggara pemilu harus tetap menjaga netralitas pemilu," kata Harjono.

    Mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu mengungkapkan, DKPP sudah menerima 360 pengaduan sebelum gelaran pilkada dan pilpres 2019 berlangsung.

    "DKPP sudah menerima aduan sebanyak 360 pengaduan, padahal itu belum anget-angetnya dan belum panas-panasnya. Kalau sudah dekat dengan pilkada dan pilkada pasti beda konstelasinya," kata Harjono.

    Dia menambahkan, dari seluruh aduan tersebut terdapat jenis atau kategori yang terkesan remeh, misal aduan pelanggaran etika pemilu yang berkaitan dengan urusan pribadi antar pasangan calon peserta pemilu.

    Turut hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopohukam), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Ketua DKPP, Ketua Komisi II DPR, dan perwakilan dari Kemenpan-RB.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…