Sabtu, 21 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Melawan Racun Demokrasi, Mengawal Pilkada Bermartabat

  • Melawan racun demokrasi dan mengawal pemilihan kepala daerah (Pilkada) bermartabat, itulah spirit dan tekad yang digaungkan pemerintah dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Tahun 2018 yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa kemarin. Sejumlah pejabat penting, seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilu dan perwakilan dari beberapa lembaga hadir di rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. 

    Rapat koordinasi dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukkam) Wiranto. Dalam kata sambutannya, Wiranto mengatakan, jangan sampai karena Pilkada serentak, pembangunan terhambat. Karena itu, ia meminta, seluruh pihak yang bertanggung jawab, bisa melaksanakan Pilkada dengan baik. Sehingga pesta demokrasi yang digelar melahirkan pemimpin yang berintegritas. 

    "Pilkada ini milik bangsa Indonesia, bukan milik perorangan, kelompok, lembaga tertentu. Maka saya minta semua stakeholder yang bermain dalam Pilkada ini ayo, kalau masih mengambil bagian, tahu apa tugasnya, melaksanakan dengan baik, ini Pilkada aman saja," katanya. 

    Masalah yang muncul dalam kontestasi, lanjut Wiranto, yang memicu adalah yang terlibat di dalamnya. Misalnya kontestan yang mengandalkan politik uang. Atau yang kemudian mempolitisasi isu SARA, menyebar ujaran kebencian, fitnah dan hoaxs. Padahal kalau semua yang terlibat, mentaati aturan dan berpolitik dengan elegan, Pilkada akan aman-aman saja. 

    "Republik ini menyelenggarakan apa- apa saja aman kalau seperti itu," kata Wiranto. 

    Di acara yang sama, Ketua KPU Arief Budiman yang juga jadi narasumber, membeberkan persiapan yang telah dilakukan komisi pemilihan menyonsong Pilkada serentak. Kata Arief, KPU telah menyiapkan petugas lapangan yang akan bertugas  saat hari pemungutan suara.  Telah disiapkan  2.700.537 orang KPPS, 193.602 orang PPS, dan 27.820 orang PPK. Mereka yang akan jadi ujung tombak penyelenggara Pilkada, saat hari 'H' nanti.

    "Sementara Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disiapkan sebanyak 385.791 TPS," katanya. 

    Arief juga merinci kebutuhan logistik di Pilkada serentak 2018. Untuk kotak suara, disiapkan sebanyak kurang lebih 667.976 buah kotak. Sementara surat suara yang disiapkan, sebanyak 211.932.494 lembar. "Tinta sebanyak 700.020 botol, bahan kampanye berupa flyer 128.932.494 lembar, brosur kurang lebih 128.294.166 lembar," katanya.

    Sementara kontestan yang akan bertarung di Pilkada, kata Arief, dari total 514 pasangan calon yang mendaftar, 484 pasangan calon diantaranya dinyatakan memenuhi syarat. Sisanya, 30 pasangan tidak memenuhi syarat. Dan, dari total pasangan calon yang memenuhi syarat,   418 pasangan dicalonkan partai politik. Sisanya, 96 pasangan calon maju lewat jalur perseorangan. Masih terkait pencalonan, terdapat 11 pasangan  calon tunggal. Arief juga mengungkapkan dari 171 daerah yang akan menggelar Pilkada, 162 daerah sudah menetapkan pasangan calon yang akan bertarung di pemilihan. Sisanya 5 daerah belum menetapkan. 

    "Lima daerah itu adalah, Langkat, Donggala, Bone, Pinrang dan Mimika. Itu data per tanggal 15 Februari 2018," kata Arief. 

    Sementara itu, di sela-sela Rakornas, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, menjelang Pilkada 2018 dan tahapan  Pilpres 2019 denyut dan tensi politik kian memanas. Sayangnya, dinamika yang terjadi dibumbui oleh praktek kotor yang meracuni demokrasi itu sendiri. Praktek  politik uang, penyebaran ujaran kebencian, dan kampanye hitam melalui isu SARA lewat berbagai saluran media mulai menggeliat. Bahkan, telah menjadi alat untuk meraih kekuasaan. 

    "Kita akan memasuki tahun politik, Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Selama itu, radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian bercampur dengan propaganda politik dan kampanye hitam akan digunakan sebagai alat meraih kekuasaan," kata Tjahjo.

    Para kontestan yang bertarung dalam Pilkada, kata Tjahjo,  jangan menghalalkan segala cara demi kemenangan. Jangan menggunakan politik uang, memecah belah dan memakai isu SARA. Karena itu sama saja merendahkan suara dan martabat rakyat. 

    "Pilkada harus dilakukan dengan cara yang bijak, elegan dan bermartabat" ujarnya.

    Tentunya, lanjut Tjahjo, cara-cara kotor dalam politik itu mengancam kedamaian dan pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia. Kian berbahaya lagi, ketika agama dijadikan komoditas politik. Fenomena isu agama dijadikan komoditas politik terjadi karena ada dua preferensi politik identitas yang menguat ditengah masyarakat. Memilih pemimpin pun kecenderungannya berdasarkan kesamaan identitas. Bisa karena kesamaan suku atau agama.

    "Politik identitas, sah saja dilakukan. Namun menjadi berbahaya ketika itu dipakai untuk mempersekusi kelompok atau keyakinan yang lain. Selain itu, munculnya polemik soal "pribumi" dan "non-pribumi" dikhawatirkan mengarah pada eksklusivitas dan membahayakan keragaman di tengah masyarakat," kata Tjahjo.

    Dibutuhkan langkah konkret untuk membendung itu. Salah satunya, dengan cara edukasi. Sebab, dampak merusak yang direproduksi berulang kali itu berpengaruh ke seluruh lapisan masyarakat. Dan, para politisi yang menggunakan politik identitas,  biasanya tidak memiliki kinerja atau hasil kerja yang bisa dinilai baik. Jualannya semata mengandalkan isu identitas.

    "Diperlukan langkah preventif, yaitu mengajak stakeholder masyarakat yang peduli Pilkada damai untuk bicara dan menyuarakan Pilkada damai dengan menghindari isu provokatif yang bisa memanaskan situasi dan bisa memecah belah bangsa," katanya. 

    Semua elemen bangsa, ujar Tjahjo,  harus bergerak menyuarakan Pilkada damai. Terutama para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang dipandang oleh publik.

    Masih di acara yang sama, Ketua Bawaslu, Abhan menegaskan kesiapan Bawaslu menyongsong Pilkada serentak.  Pihaknya telah membentuk panitia pengawas sampai tingkat kelurahan. Menjelang pemungutan akan dibentuk pula panitia pengawas di tingkat TPS. Dalam teknis pengawasan, badan pengawas lebih menitikberatkan pada pencegahan. Ia contohkan sosialisasi soal isu SARA yang kini intensif digenjot di sosialisasikan ke masyarakat.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…