Rabu, 19 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Bertekad Wujudkan Pilkada Bersih

  • Kepala daerah, apalagi yang  maju lagi dalam pemilihan kepala daerah, harusnya sudah paham area rawan korupsi. Petahana, sudah menjabat satu periode. Tidak perlu diajari. Apalagi sudah ikut pembekalan, berulang kali pula Presiden Jokowi mengingat. 

    "Dari kami sudah jelas apapun,  perencanaan sudah masuk area rawan korupsi. Seorang kepala daerah ataupun calon harus memahami area rawan korupsi, perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, belanja barang dan jasa. Itu harus dipahami," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di sela-sela acara Rapat Kerja PDIP, di Bali, Jumat (23/2). 

    Pilkada bersih, sekarang yang harus diwujudkan. Karena itu semua pihak harus mengawal. Ikut mengawasi. Pemerintah sendiri telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga mulai dari KPK, KPU, Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan untuk mewujudkan Pilkada bersih.

    "Kita ingin pilkada yang bersih, dan bermartabat. Jangan sampai ada politik uang, kampanye yang berujar kebencian," ujarnya.

    Intinya, pemerintah ingin Pilkada kali ini menjadi Pikada yang bersih. Kalau memang ada kepala daerah bikin janji macam-macam, dan arahnya memang ke politik uang, asal ada bukti, Tjahjo mempersilahkan masyarakat lapor ke badan pengawas.

    "Kalau toh ada laporkan ke Bawaslu. Kan harus ada bukti kalau ngomong ada dan tidak," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…