Sabtu, 21 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mewujudkan Pilkada Bermartabat

  • Pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada serentak) 2018, harus jadi kontestasi bermartabat. Jangan sampai pesta demokrasi rusak oleh racun demokrasi seperti politik uang dan politisasi SARA. Karena itu sama sekali tak bermaslahat bagi kemajuan peradaban. Bahkan, bisa merubuhkan sendi-sendi kehidupan bernegara. 

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu di Jakarta, Minggu (19/2). Menurut Tjahjo, semua elemen masyarakat yang pro demokrasi harus ikut mendorong terwujudnya Pilkada yang bermartabat. Ini sangat penting, sebab Pilkada Serentak 2018 memiliki tingkat kerawanan tinggi. 

    "Praktik politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi SARA perlu diredam untuk mencegah terjadinya polarisasi masyarakat, dengan menerapkan konsep peace building," katanya. 

    Tjahjo juga meminta, agar politisi yang bertarung dalam kontestasi,  tidak menggunakan isu agama dan uang dalam kampanye sampai pemungutan suara. Menurutnya ini sangat penting untuk meminimalisasi maraknya penyebaran ujaran kebencian dan money politic. Tjahjo mengakui, faktor uang sulit dihindari, karena Pilkada butuh political cost luar biasa. Padahal, politik uang merendahkan martabat rakyat. Sementara masih banyak masyarakat yang kesadaran demokrasinya rendah. Ditambah di media sosial marak beredar isu hoax dan SARA. 

    "Provokasi isu SARA sangat berbahaya, dapat menimbulkan kegaduhan dan stigma buruk suatu kelompok. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan gesekan dan kegaduhan," katanya. 

    Sangat disayangkan kata Tjahjo, radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian, propaganda politik dan kampanye hitam digunakan sebagai alat meraih kekuasaan. Pilkada harusnya mampu merefleksikan  kedua inti dari demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi. Tjahjo pun kemudian membeberkan indikator Pilkada Serentak berkualitas. Katanya, Pilkada disebut berkualitas bila independensi penyelenggara, birokrasi dan partisipasi pemilih yang tinggi terjamin. Sehingga  kepala daerah yang terpilih punya legitimasi kuat dan berkualitas. "Diperlukan upaya konkret yang harus dilakukan dibendung dengan cara edukasi," kata dia. 

    Selain itu juga, kata dia, langkah preventif sangat penting dilakukan. Caranya,  mengajak stakeholder masyarakat untuk bicara dan menyuarakan Pilkada damai dengan menghindari isu provokatif. Bahkan  elemen bangsa harus bergerak menyuarakan Pilkada damai. Termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

    "Jangan menggunakan politik uang, jangan memecah belah dan memakai SARA. Pilkada harus dilakukan dengan cara yang bijak," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…