Sabtu, 07 Desember 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ditjen Polpum Menggelar Rapat dan Diskusi tentang Pembekalan Perlindungan dan Bantuan Hukum bagi ASN

  • Jakarta - Indonesia sebagai negara hukum yakni negara yang berupaya melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum, dimana perlindungam dan bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang terjerat dan bermasalah hukum karena pelaksanaan tugasnya.

    Oleh karena itu dengan memuat visi dan misi yang sama, Ditjen Polpum menggelar rapat dan diskusi tentang Pembekalan Perlindungan dan Bantuan Hukum bagi ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Swiss Bell Inn Hotel, Kemayoran pada Senin (19/2).

    Berdasarkan Surat Keppres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) bahwa untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum kepada ASN maka dapat dibentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di suatu instansi Pemerintah, ujar Mia selaku Koordinator VI Kejaksaan Agung.

    Menurut Mia, maksud dan tujuan dilaksanakannya perlindungan dan pemberian bantuan hukum kepada ASN adalah memberikan jaminan Negara atau Pemerintah melalui Satuan Pelaksana Kegiatan LKBH KORPRI kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghadapi masalah hukum baik di dalam prosea pengadilan maupun di luar proses pengadilan. 

    Didi Sudiana Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menambahkan dengan adanya Pembekalan ini diharapkan para ASN dapat meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya kesadaran hukum dan dapat memperoleh kesempatan serta keadilan melalui lembaga peradilan atau untuk memperoleh pendampingan dan bantuan hukum secara cuma-cuma.

    Rapat kali ini dihadiri oleh para Narasumber dari Kejaksaan Agung dan Pejabat di Lingkungan K/L terkait serta Lingkup Direkktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.


    Files Download :

Related Posts