Selasa, 18 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Tantangan Dalam Pilkada Serentak 2018

  • Dalam tahun politik saat ini ada sejumlah tantangan demokrasi yang perlu dicermati dan diwaspadai oleh setiap elemen bangsa. Berbagai tantangan itu bakal mempengaruhi kualitas hasil Pilkada serentak 2018.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sejumlah tantangan itu yakni pertama faktor uang. Faktor uang sulit dihindari karena Pilkada membutuhkan biaya politik (political cost) yang luar biasa.

    “Politik uang merendahkan martabat rakyat,” kata Tjahjo akhir pekan lalu.

    Tantangan kedua, menurut Tjahjo, masih banyak masyarakat yang kesadaran demokrasinya rendah. Marak beredar isu hoaks dan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) di media sosial.

    “Provokasi isu SARA sangat berbahaya, dapat menimbulkan kegaduhan dan stigma buruk suatu kelompok. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan gesekan dan kegaduhan,” tutur Tjahjo.

    Tantangan lainnya, kata Tjahjo, radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian, propaganda politik dan kampanye hitam yang potensial digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai alat meraih kekuasaan.

    Oleh karena itu, lanjut Tjahjo, perlu membangun perspektif perdamaian dalam Pilkada mendatang. Pilkada serentak 2018 memiliki tingkat kerawanan tinggi. Praktik politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi SARA perlu diredam untuk mencegah terjadinya polarisasi masyarakat dengan menerapkan konsep peace building.

    “Politisi agar tidak menggunakan isu agama dan uang dalam kampanye sampai pemungutan suara, untuk meminimalisasi maraknya penyebaran ujaran kebencian dan money politics,” imbaunya.

    Tjahjo mengatakan, Pilkada seharusnya mampu merefleksikan dua inti demokrasi, yaitu kompetisi dan partisipasi. Ada lima indikator Pilkada dan Pemilu yang berkualitas, yakni independensi penyelenggara, independensi birokrasi, partisipasi pemilih yang tinggi serta terpilihnya kepala daerah dengan legitimasi kuat dan berkualitas.

    Perlu upaya konkret, sambung Tjahjo, yang harus dilakukan dalam rangka membendung berbagai tantangan yang ada dengan cara-cara yang edukatif. Selain itu, perlu langkah preventif dengan mengajak stakeholder masyarakat untuk berbicara dan menyuarakan Pilkada damai dengan menghindari isu-isu provokatif.

    Elemen bangsa, tambah Tjahjo, harus  bergerak untuk menyuarakan Pilkada damai, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

    “Jangan menggunakan politik uang, jangan memecah belah dan memakai SARA. Pilkada harus dilakukan dengan cara yang bijak,” ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…