Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan, Ditjen Polpum Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan

  • Jakarta - Dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan dengan menggandeng mitra strategis kaukus politik perempuan indonesia (KPPI) yang dihadiri oleh organisasi sayap partai politik perempuan lintas partai politik, sebagai upaya untuk mensukseskan agenda demokrasi pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak tahun 2019. Kegiatan dilaksanakan di hotel royal kuningan jakarta tanggal 14 februari 2018 dengan narasumber Prof. Nurliah Nurdin (IPDN), Titi Anggreini (Direktur Perludem), dan Dwi Septiawati Djafar (ketum DPP KPPI).

    Mengawali Sambutannya, Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Dr. Bahtiar mengatakan bahwa Peran perempuan dan laki2 pada dasarnya adalah sama, sebagaimana telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-Undang Tahun 1945, Pasal 28D ayat 1 berbunyi "setiap orang berhak atas perlakuan yg sama dihadapan hukum". Itu berarti baik laki2 maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam politik, dunia pendidikan, dunia kesehatan dan berperan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Melihat perempuan di Indonesia memiliki minat yg tinggi terhadap politik maka perlu adanya Grand Design yg harus disiapkan sedini mungkin agar minat politik perempuan lebih siap untuk menjadi calon legislatif pusat dan Daerah, Imbuhnya.
    Berdasarkan hal tersebut, Bahtiar mengatakan bahwa penyusunan design besar pemberdayaan perempuan merupakan strategi yg tepat baik secara substansi, operasionalisasi, maupun para pemangku kepentingan agar pada Pemilu Serentak Tahun 2019 nanti keterwakilan perempuan dilegislatif bisa mencapai 30%.

    Bahtiar menjelaskan keterwakilan perempuan sebanyak 30% seperti yg diamanatkan dalam Peraturan Perundangan Pemilu tidak terpenuhi, maka suara dan kepentingan perempuan sulit diakomodasi dalam pembuatan kebijakan.
    Selanjutnya staf khusus mendagri Arief Syahrial dalam arahannya menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri melelui kemitraan dengan KPPI telah berupaya melakukan kegiatan pendidikan politik yang mendorong agar jumlah partisipasi politik perempuan dalam mensukseskan pemilu akan terus meningkat. Selain itu Pemerintah juga terus berjuang mewujudkan tatanan politik yg lebih inklusif, demokratis dan lebih keberadaban. 

    Tantangan bagi Perempuan dibidang Politik ke depan tidaklah ringan. Terlebih lagi kuta semua berada pada era yang syarat dengan kompetisi, maupun tantangan zaman yang begitu mengglobal, dimana percepatan serta perubahan kondisi sosial politik begitu masif.
    Arief juga menegaskan strategi penguatan poltik perempuan di parlemen dapat diukur dari Aspek yuridis, mekanisme internal partai, kemauan politik perempuan  dan sinergi antar organisasi kemasyarakatan dan Pemerintah Daerah.

    Cahyo Ariawan selaku Kasubdit Pendidikan Etika dan Budaya Politik dan penyelenggara kegiatan ini mengatakan bahwa Peran Masyarakat sangatlah penting dalam mensukses Pemilu serentak Tahun 2019, dimana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan secara bersamaan pada hari yang sama dihari Pemungutan suara Untuk memilih Putra Putri terbaik bangsa untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Tahun 2019.
    Permasalahan bangsa yang begitu besar tidak mungkin dapat diselesaikan secara parsial (sendiri- sendiri), juga tidak mungkin oleh Pemerintah sendiri. Peran masyarakat dalam pembangunan kita kuatkan dan manfaatkan untuk bersama-sama membangun bangsa ini kearah yg lebih baik.

    Cahyo berharap kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam rangka memperkuat Persatuan dan Kesatuan serta Nasionalisme yang menjadi tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


    Files Download :

Related Posts