Rabu, 19 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Menteri Tjahjo Minta PNS Jangan Tergiur Janji Politik di Pilkada

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua pihak harus melawan politik uang dan politisasi SARA di Pilkada. Termasuk juga Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Aparatur negara harus netral. Tjahjo minta, PNS jangan tergiur janji-janji politik dari pasangan calon tertentu yang mengimingi jika mendukung bakal dapat jabatan.

    "Kepada seluruh PNS di seluruh jajaran, khususnya Kemendagri jangan tergiur dengan janji politik dari pasangan Pilkada untuk ditawari nanti kalau mendukung saya menang, dapat jabatan a, b,c dan d. Saya kira itu harus kita lawan, " kata Tjahjo usai menghadiri acara deklarasi lawan politik uang dan politisasi SARA di Jakarta, Sabtu (10/2).

    Dirinya sendiri sebagai Mendagri tak bosan-bosan mengingatkan seluruh kepala daerah dan PNS untuk memahami area rawan korupsi dalam tugas sehari-hari. Dan, dalam konteks Pilkada bersama dengan Bawaslu, pemerintah tentunya berupa keras menjaga netralitas PNS. Karena  apapun PNS harus netral.

    "Termasuk jangan kampanye menggunakan aset negara atau aset daerah, itu yang penting," ujarnya.

    Arahan Presiden Jokowi pun, lanjut  Tjahjo, sangat jelas, Pilkada itu adalah instrumen untuk memilih pemimpin yang amanah. Karena itu, harus dilawan cara-cara curang untuk jadi pemimpin.  Misal politik uang.

    "Mari adu konsep, adu gagasan, adu program. Mari kita hindari kampanye yang berujar kebencian, SARA maupun yang berbau fitnah," kata Tjahjo.

    Tjahjo juga sempat ditanya para wartawan tentang pelaporan dirinya ke Ombudsman gara-gara masalah usulan Penjabat Gubernur dari perwira Polri. Menanggapi itu, Tjahjo menjawab santai. Ia mempersilakan jika memang ada yang melaporkan dirinya. Setiap warga negara punya hak melaporkan siapa saja.

    "Silahkan saja itu hak semua orang untuk melaporkan dan apa yang Kemendagri lakukan sesuai dengan aturan. Kami yakin itu aturan yang tidak melanggar UU," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…