Sabtu, 21 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kerangka Hukum Kewenangan Pemilu Dinilai Masih Lemah

  • Lemahnya kerangka hukum yang mengatur kewenangan pengawasan pemilihan umum (pemilu) masih menjadi masalah yang sama sejak beberapa tahun lalu. Tuntutan yang sama pun masih terjadi, yakni agar kewenangannya diperkuat.

    Guru Besar Hukum Pidana UI, Topo Santoso, mengatakan, kewenangan yang besar dan luas tanpa diimbangi kualitas yang baik akan membuat KPU dan Bawaslu kewalahan sebagai penyelenggara dan pengawas.

    Bawaslu, sebagai lembaga yang menangani berbagai sengketa harus mempunyai keberanian dan kecanggihan. Oleh karena itu, pihak yang menangani sengketa yang muncul harus melek hukum pemilu.

    "Problemnya bukan terletak di Bawaslu, tapi dari kerangka hukumnya. Jadi kerangka hukum sedang mempersulit. Kenapa PTUN dan PTTUN belibet karena kerangka hukumnya sudah memisahkan antara pemilu dengan pilkada. Pengaturan detailnya berbeda. Wajar pengawas di daerah kebingungan. Itu menyulitkan," kata Topo dalam diskusi bertajuk Persiapan dan Antisipasi Jelang Penetapan Paslon Pilkada Serentak 2018 di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu (11/2).

    Pengalaman sengketa yang dikabulkan di Pilkada tahun 2015 lalu mencapai 60 persen. Artinya, banyak proses yang dilaksanakan penyelenggara dalam hal ini KPU tidak tepat. Namun penyebabnya apakah penyelenggara tidak teliti atau pengawas yang kurang tidak jelas.

    Topo menilai, penguasaan hukum kepemiluan masih lemah karena banyaknya sengketa yang diterima. Namun yang pasti, penyelenggara dan pengawas harus dikuasai oleh sistem pemilu, penyelenggaraan dan pengawasan yang baik.

    "Substansi mengenai prosedur syarat-syarat, hukum acara, prosesnya harus dikuasai. Sekarang banyak hal yang bisa diperkarakan. Kalau itu tidak dikuasai, kualitasnya rendah. Putusan, rekomendasi dan lainnya," katanya.

    Adanya persoalan sengketa yang diterima berbeda ketika ke PTUN, juga dinilai karena ada perbedaan yang dipahami oleh penyelenggara, peserta pemilu dengan yang berlaku di PTUN.

    Perbedaan karakteristik itu, katanya, tidak selalu dipahami oleh penyelenggara dan pengawas. Tak mengherankan jika terkadang dimentahkan karena alat buktinya kurang. "Problem ini dari dulu masih perlu disinkronkan antara KPU, Bawaslu, Jaksa, dan MA," katanya.

    Dari berbagai persoalan hukum tersebut, setidaknya ada persoalan substansi hukum yang harus diperhatikan, yakni substansi hukum, tentang perundangan pemilihan yang sudah banyak berkembang dan banyak aturan substansi hukumnya sudah banyak termasuk bagaimana menangani sengketa pelanggaran.

    "Problemnya masih ada dualisme antara pilkada dengan pemilu yang menyulitkan penyelenggara dan pengawas pemilu untuk menangani sengketa yang muncul. Jadi perlu diperbaiki, disinkronkan lagi karena harusnya tidak ada dualisme di level daerah dengan nasional. Mestinya satu ketentuan hukum," terangnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…