Minggu, 21 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sebelas Bidang Permendagri yang Hambat Birokrasi

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melakukan pemangkasan jalur birokrasi yang menghambat investasi untuk daerah.

    Pembatalan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut dilakukan lantaran aturan main itu dianggap tumpang tindih dengan undang-undang. 

    Pada kurun 2017 sampai awal 2018, tercatat terdapat 51 permendagri yang dipangkas. Kebijakan pembatalan serupa sebelumnya pernah dilakukan Kemendagri pada 2016 kemarin. 

    Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membeberkan, jajarannya sejak Januari hingga Oktober 2016 sudah membatalkan 111 Permendagri. 

    Alasan pembatalan ratusan Permendagri pada 2016 kemarin serupa dengan kebijakan pembatalan peraturan serupa saat ini. 

    Kala itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengungkapkan, perundangan tersebut bermasalah dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kemudahan berusaha dan investasi untuk daerah mengalami kesulitan. 

    Kini, pada rapat koordinasi dengan seluruh gubernur setanah air pada Rabu (7/2/2018), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, jajarannya kembali 

    melakukan pembatalan terhadap 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Dan kebijakan itu merupakan amanat dari keputusan MK (Mahkamah Konstitusi). Artinya, Kemendagri saat ini tak berwenang untuk membatalkan perda (peraturan daerah) selain alasan pemangkasan alur panjang birokrasi.   

    "Hari ini saya mencabut 51 Permendagri yang menghambat birokrasi dan membuat rantai birokrasi cukup panjang. Saya kira ini tahap awal, karena keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) tidak bisa membatalkan Peraturan Daerah," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

    Terdapat sebelas bidang permendagri yang dibatalkan oleh jajaran Kemendagri. Aturan tersebut mengatur ihwal pemerintahan, penelitian dan riset, usaha kecil mikro dan menengah, perpajakan, pelatihan dan pendidikan, kepegawaian, penaggulangan bencana, tata ruang dan perizinan, komunikasi dan telekomunikasi, wawasan kebangsaan, serta kepamongprajaan. Pembatalan atau pencabutan itu sudah sesuai instruksi Presiden Jokowi. Jokowi, lanjut Tjahjo, meminta proses perizinan agar investasi di daerah tak mengalami hambatan.  

    Pembatalan ketentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) juga bakal ikut dicabut. Alasannya, agar masing-masing kepala desa bisa memfokuskan dalam pengelolaan bantuan desa.  

     

    Dalam rapat koordinasi itu dibahasa pula penanganan radikalisme, terorisme, dan bencana alam secara optimal yang melibatkan pemerintahan daerah.  

    Selain Mendagri dan gubernur, kegiatan itu melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

    Kepala daerah yang terlihat hadir diantaranya, Gubernur Jambi Zumi Zola, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…