Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Revisi Permendagri Soal SKP, Dirjen Polpum Libatkan Akademisi

  • Kementerian Dalam Negeri bakal melibatkan akademisi dan peneliti untuk terlibat dalam revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian (SKP).

    Kebijakan itu untuk penyempurnaan aturan main yang dituding mengekang kebebasan penelitian di tanah air.

    "Mengenai hal itu, memang kurang detil," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, pada Selasa, 6 Februari 2018, di Jakarta. Soedarmo melanjutkan, dalam aturan main tersebut tak dirinci secara jelas ihwal frasa dampak negatif dalam sejumlah pasal.

    Rencananya, aturan itu dibuat untuk menggantikan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

    Tujuan semula dari pembuatan aturan itu untuk mengikuti dinamika kekinian perundangan. Pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian tak disebutkan soal pemeriksaan potensi dampak negatif hasil penelitian. Namun, Kemendagri bisa menjatuhkan sanksi terhadap peneliti yang kedapatan hasil risetnya memicu keresahan hingga perpecahan negara.

    Soedarmo membenarkan dirinya luput tak menyertakan kalangan peneliti, individu dan organisasi kemasyarakatan pada menyusun Permendagri itu.

    "Ini memang kekurangan kami dalam pembuatan peraturan ini," kata Soedarmo.

    Draft beleid itu sebelumnya pernah dibahas pada 2017 kemarin. Dan disahkan pada 11 Januari 2018. Dalam pembahasannya, Kemendagri melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, misal Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen Negara, serta Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

    Aturan main tentang penelitian ini menurut peneliti dari sejumlah lembaga riset independen seolah menyulitkan turunnya ijin riset. Utamanya pada bidang penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sensitif, misal kebijakan negara pada sektor lingkungan dan kesehatan. 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…