Selasa, 18 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pelaksanaan Penerbitan SKP Dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2018

  • Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian memerinci pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).

    BAB III Pasal 6 Permendagri tersebut mengatur pelaksanaan penerbitan SKP dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) untuk SKP lingkup nasional. Untuk SKP lingkup provinsi oleh Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi dan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi. Sementara, untuk SKP lingkup kabupaten/kota oleh Bupati/Wali Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Badan/Kantor Kesbangpol kabupaten/kota.

    Adapun pelaksanaan penerbitan SKP dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, verifikasi dokumen persyaratan, dan penandatanganan SKP sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Selanjutnya diatur, permohonan SKP disertai dengan dokumen proposal penelitian dalam bahasa Indonesia, surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan, dan identitas peneliti.

    Pasal 10 Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan, petugas pada Unit Layanan Administrasi Kemendagri dan petugas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi dan kabupaten/kota melakukan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan belum lengkap, berkas permohonan dan dokumen persyaratan dikembalikan kepada pemohon.

    Hasil verifikasi pada Unit Layanan Administrasi Kemendagri diteruskan kepada Ditjen Polpum untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul. Hasil verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi dikoordinasikan kepada Badan Kesbangpol provinsi untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul. Begitu juga hasil verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten/kota dikoordinasikan kepada Badan/Kantor Kesbangpol kabupaten/kota untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.

    “Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan dampak negatif, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menolak menerbitkan SKP,” bunyi Pasal 11 Ayat 4 Permendagri Nomor 3 Tahun 2018. Selanjutnya, ayat 5 menyebutkan dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 menimbulkan dampak negatif, Badan/Kantor Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota memberikan rekomendasi penolakan untuk menerbitkan SKP.

    Ditjen Polpum, Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi dan kabupaten/kota menerbitkan SKP paling lama lima hari kerja sejak permohonan SKP diterima secara lengkap dengan seluruh persyaratannya. SKP ditandangani oleh Direktur Jenderal Polpum atas nama menteri untuk SKP lingkup nasional, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi atas nama gubernur untuk SKP lingkup daerah provinsi, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota untuk SKP lingkup daerah kabupaten/kota. Penandatanganan SKP lingkup nasional dapat didelegasikan kepada direktur yang menangani kewaspadaan nasional.

    Pasal 14 menegaskan, SKP berlaku paling lama satu tahun sejak tanggal diterbitkan. Sementara, Pasal 15 mengatur dalam hal penelitian lebih dari satu tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan SKP. Perpanjangan SKP dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, Pasal 16 menyatakan dalam pelaksanaan penerbitan SKP, menteri, gubernur dan bupati/wali kota dapat mengembangkan penerbitan SKP secara elektronik.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…