Senin, 24 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Rentan Radikalisme, Pilkada Serentak Harus Bersih dari SARA

  • Provokasi sekecil apa pun yang bisa menyulut terjadinya radikalisme, harus diantisipasi atau bahkan dienyahkan, terutama saat bangsa Indonesia tengah melaksanakan pesta demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Apalagi provokasi itu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

    “Sebagai negara majemuk, potensi munculnya radikalisme di tengah masyarakat sangat tinggi, apalagi jelang digelarnya Pilkada 2018 serentak. Karena itu, pemerintah, terutama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mesti mewaspadai kemungkinan itu sedini mungkin,” ujar salah satu kelompok ahli BNPT, Syaiful Bakhri, di Jakarta, Jumat (2/2).

    Menurutnya, masyarakat terbagi dalam tiga lapisan yaitu elite, menengah, dan akar rumput (bawah). Dari ketiga lapisan itu, lapisan akar rumput yang paling mudah terprovokasi, sementara kalangan elite adalah kelompok yang bisa memprovokasi, sedangkan kelompok menengah relatif netral, dan tidak terlalu mempersoalkan siapa yang mau jadi pemimpin.

    “Kalangan kelas atas biasanya punya desain untuk mempertahankan posisi mereka. Caranya dengan masuk partai politik dan pergaulan elite lainnya. Meski jumlahnya sedikit, kalangan atas yang memiliki uang inilah yang bisa kerjasama atau membiayai provokator,” jelas pria yang juga rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.

    Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai terjadinya provokasi dan kampanya hitam, apalagi mengatasnamakan SARA dalam Pilkada nanti. Semua harus sepakat untuk mempertahankan kondisi seperti sekarang ini yaitu Indonesia damai, tenteram, dan bahagia, sebagai kepentingan nasional yang mutlak.

    Selama ini, lanjut Syaiful, Indonesia sudah berjalan dengan baik dan telah berpengalaman menjalankan pesta demokrasi terbuka, baik itu Pilkada, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Presiden (Pilpres), sebanyak empat periode. Dalam pengalamannya, pada penyelenggaraan pesta demokrasi itu selalu terjadi gesekan, tetapi tidak menimbulkan konflik yang bersifat nasional, hanya kedaerahan.

    Ia meminta, kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus berfungsi dengan baik selama mengawal pelaksaan pesta demokrasi itu. Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sehingga sekecil apa pun kemungkinan terjadinya gesekan bisa diantisipasi dari tingkat paling bawah.

    Mantan Wakil Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 menilai, keberadaan pengamat juga bisa menjadi pemicu terjadinya keributan saat pelaksaan pemilu. Ia melihat, banyak pengamat kadang datangnya secara mendadak dan malah tidak punya kompetensi bisa tampil di media. Bahkan di antara mereka kemampuan narasinya juga payah ditambah logikanya yang sempit.

    Pengamat yang seperti inilah yang harus diawasi, karena ia bisa menjadi provokator yang bisa menyulut ketidakpuasan pada masyarakat. Apalagi pengamat tersebut berbicara tergantung order.

    “Apakah benar orang yang sekolahnya ekonomi, politik, sosial, hukum, bisa menjadi pengamat? Ilmu itu spesifik keahliannya. Orang yang punya potensi keahlian spesifik itulah yang harusnya bicara, Kalau tidak bisa mengakibatkan sentimen dan kontroversi di masyarakat. Belum lagi kalau pengamat itu by order. Pengamat seperti ini bisa jadi hanya akan menambah emosional masyarakat,” terang Syaiful.

    Begitu juga lembaga survei, semua harus dilakukan secara akademik dan terbuka. Seharusnya hasil survei jangan dipublikasi dan hasilnya digunakan untuk merancang program calon atau partai politik tertentu. Pasalnya, survei itu dilakukan dengan metode berbeda-beda sehingga hasil survei pun tidak sama. Itu bisa mengganggu harmonisasi dan gampang memancing keributan di masyarakat.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…