Senin, 24 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pengaturan Politik SARA Masih Minimal dalam UU Pilkada

  • Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (UU Pilkada) belum terlalu memadai mengatur terkait politik identitas. Bawaslu menilai pengaturan politik berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) masih minimalis.

    "Pengaturan Politik SARA dalam UU Pilkada masih minimalis sehingga proses penegakannya pun kadang tidak maksimal," ujar Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo saat acara diskusi bertajuk "Politik Identitas dan Kampanye SARA dalam Pilkada Serentak 2018" di Kantor Kode Inisiatif, Jalan Tebet Timur Dalam, Jakarta, Minggu (4/2).

    Selain Dewi, diskusi ini dihadiri juga oleh Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi, Peneliti Kemitraan Monica Tanuhandaru, dan Dosen dari University Of Malaya Patrick Ziegenhain.

    Dalam UU Pilkada, kata Dewi, larangan penggunaan politik SARA diatur dalam Pasal 69 huruf b. Dalam pasal tersebut diatur bahwa dalam masa kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, Calon Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik.

    Menurut Dewi, dari rumusan Pasal 69 huruf b tersebut, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, kata dia, dari pasal tersebut hanya dikatakan larangan "menghina" SARA.

    "Nah, kata menghina ini kan luas, sementara UU Pilkada tidak mendetailkan kata menghina tersebut. Kami bisa saja mendetailnya, tetapi tidak bukan hal-hal substansial, kecuali yang operasional. Jika UU tidak menguraikan kata menghina, maka acuan bawaslu adalah makna kata menghina sebagaiman diatur oleh KUHP," terang dia.

    Selain itu, lanjut Dewi, larangan penggunaan politik SARA dalam UU Pilkada hanya terkait kampanye. Padahal, kampanye mempunyai jangka waktu, yakni tiga hari setelah penetapan pasangan calon sampai tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

    "Di luar masa kampanye, Bawaslu RI tidak bisa menindaknya. Ini juga menjadi masalah. Hal ini sama halnya Bawaslu tidak bisa menindak akun-akun facebook atau medsos di laur akun resmi pasangan calon," tamdas dia.

    Persoalan lain, kata dia, soal waktu yang singkat Bawaslu dalam menangani dugaan tindak pelanggaran politik SARA. Menurut dia, karena kasusnya rumit, maka kadang terjadi kedaularsa waktu penanganan perkara.

    "Jadi pada saat registrasi, unsur formil ini sudah harus terpenuhi sehingga proses ke depan tidak terhambat. Kami punya waktu 5 hari untuk mengumpulkan berkas dan dokumen sebelum diserahkan ke Sentra Gakumdu," jelas dia.

    Fokus Pencegahan
    Meskipun terdapat keterbatasan dalam proses penegakan hukum, kata Dewi, Bawaslu tetap berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku politik SARA. Bawaslu, kata dia, akan bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan yang mempunyai fungsi melakukan penyidikan dan penyelidikan.

    "Selain itu, Bawaslu akan fokus pada upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan berbagai kelompok yang mempunyai kepentingan dengan pilkada atau pemilu," ungkap dia.

    Salah satu langkah Bawaslu untuk mencegah politik SARA adalah melakukan MoU dengan KPU, Kominfo dan para platform media untuk mencegah penyebaran politik SARA di media sosial. Menurut Dewi, sinergisitas lemba-lembaga tersebut bisa mencegah marak terjadinya politik SARA di Pilkada Serentak 2018.

    "Jadi, kita tidak hanya menindak, tetapi juga mencegah terjadinya politik SARA," pungkas dia.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…