Senin, 23 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Bahaya Isu SARA di Pilkada Serentak dan Potensi Munculnya Radikalisme

  • Provokasi isu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dikhawatirkan dimainkan oleh kelompok radikal di tahun politik. Untuk itu pemerintah mesti mewaspadai agar tak timbul gesekan di masyarakat.

    "Sebagai negara majemuk, potensi munculnya radikalisme di tengah masyarakat sangat tinggi, apalagi jelang digelarnya Pilkada Serentak. Mesti diwaspadai kemungkinan itu sedini mungkin," ujar anggota kelompok ahli BNPT, Syaiful Bakhri dalam keterangannya, Kamis (1/2).

    Menurutnya, masyarakat terbagi dalam tiga lapisan yaitu elite, menengah, dan akar rumput (bawah). Dari ketiga lapisan itu, lapisan akar rumput yang paling mudah terprovokasi. Sementara kalangan elite adalah kelompok yang bisa memprovokasi, sedangkan kelompok menengah relatif netral dan tidak terlalu mempersoalkan siapa yang mau jadi pemimpin.

    "Kalangan kelas atas biasanya punya desain untuk mempertahankan posisi mereka. Caranya dengan masuk partai politik dan pergaulan elit lainnya. Meski jumlahnya sedikit, kalangan atas yang memiliki uang inilah yang bisa kerjasama atau membiayai provokator," tutur rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.

    Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai terjadinya provokasi dan kampanye hitam, apalagi mengatasnamakan SARA dalam Pilkada Serentak nanti. Semua harus sepakat mempertahankan kondisi yang damai, tenteram dan bahagia, sebagai kepentingan nasional.

    Selama ini, lanjut Syaiful, Indonesia sudah berjalan dengan baik dan telah berpengalaman menjalankan Pilkada, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Gesekan kerap muncul baik di tingkat daerah maupun nasional.

    Ia meminta, kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus berfungsi dengan baik selama mengawal pelaksanaan pesta demokrasi itu. Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sehingga sekecil apapun kemungkinan terjadinya gesekan bisa diantisipasi.

    "Perebutan kekuasaan melalui Pemilu ini kan konstitusional, maka hasilnya pun konstitusional. Bila ada banyak catatan alasan kekalahan, maka bisa dilakukan secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi," tuturnya.

    Mantan Wakil Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menilai, keberadaan pengamat juga bisa menjadi pemicu terjadinya keributan saat pelaksaan pemilu. Ia melihat, banyak pengamat kadang datangnya secara mendadak dan malah tidak punya kompetensi bisa tampil di media. Begitu juga lembaga survei, semua harus dilakukan secara akademik dan terbuka.

    "Orang yang punya potensi keahlian spesifik itulah yang harusnya bicara. Kalau tidak bisa mengakibatkan sentimen dan kontroversi di masyarakat," terang Syaiful.

    Menurutnya, universitas juga bisa dirangkul dan digerakkan sebagai menara gading keilmuan untuk memberi pencerahan untuk melakukan survei. Masyarakat juga didorong melakukan pengawasan agar tidak mudah terprovokasi.

    "Karena betapa mahalnya provokasi itu, akibatnya bukan saja harta benda, mungkin nyawa, dan itu tidak bisa dipulihkan. Siapa yang akan menggantinya? Akhirnya korbannya makin panjang," tandasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…