Selasa, 25 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sistem Noken di Pilkada Papua Cenderung Picu Konflik

  • Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai sistem noken kadang memicu terjadi konflik saat pilkada di tanah Papua. Sistem Noken, kata dia, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, masih diperkenankan diterapkan di beberapa daerah di Papua.

    Berdasarkan putusan MK, dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua terdapat 13 daerah yang diberikan privilege untuk melaksanakan pemilihan dengan sistem noken. Ke-13 daerah tersebut adalah Yahukimo, Nduga, Lanny Jaya, Tolikara, Intan Jaya, PuncaknJaya, Dogiyai, Memberamo Tengah, Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya dan Mimika.

    "Dua isu penting yang selalu menyertai pelaksanaan pilkada di wilayah Papua adalah pilkada yang menggunakan sistem noken dan konflik kekerasan yang kerap terjadi. Bahkan keduanya sering dikaitkan oleh para pihak sebagai faktor sebab dan akibat," ujar Titi saat acara diskusi bertajuk "Pilkada Papua 2018: Akankah Mengulang Persoalan yang Sama?" di Ruang Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (31/1).

    Selain Titi, hadir juga sebagai narasumber adalah Anggota KPU Ilham Saputra, Anggota Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, Humas Polri Kombes Pol. Slamet Pribadi.

    Titi mengatakan beberapa daerah yang melaksanakan sistem noken merupakan daerah yang tercatat sering pecah konflik kekerasan, hingga menelan korban jiwa. Menurut dia, wajar jika publik sulit memisahkan antara noken dengan konflik kekerasan.

    "Momentum kekerasannya terjadi hampir pada setiap tahapan penyelenggaraan," ungkap dia.

    Berdasarkan data Perludem, sejak 2010 hingga 2014, daerah-daerah seperti Puncak, Yahukimo, Lanny Jaya, Tolikara, Dogiyai, Jayawijaya sudah menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pemilu dan pilkada. Laporan media mengakumulasi hingga 71 warga yang tewas sepanjang momentum tersebut. Hal ini belum menyinggung korban luka-luka serta jumlah harta benda baik milik masyarakat maupun pemerintah yang turut dikorbankan.

    Pada tahun 2017, jatuhnya korban jiwa dalam konteks pilkada kembali terjadi. Konflik kekerasan tidak dapat dihindari di 2 kabupaten, yaitu Puncak Jaya dan Intan Jaya. Dihimpun dari sejumlah media lokal dan nasional, korban tewas mencapai 19 orang dengan puluhan luka-luka dan sejumlah fasilitas negara dan pribadi rusak berat.

    Pilkada Tolikara, kendati tidak lagi menelan korban jiwa seperti tahun 2011 yang lalu, namun sempat menimbulkan kerusuhan yang mengkhawatirkan. Bahkan keributannya menjalar hingga ke Jakarta, saat belasan orang yang diduga merupakan salah satu kelompok pendukung paslon yang kalah, merusak kantor Kemendagri akibat tidak dapat menemui Mendagri di kantornya.

    Potensi Konflik Pilkada 2018

    Lebih lanjut, Titi mengatakan bahwa potensi konflik di Papua pada Pilkada 2018 juga besar. Pasalnya, ada delapan daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, yakni 1 Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Papua dan 7 Pilkada Kabupaten (Biak Numfor, Memberamo Tengah, Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya dan Mimika).

    "Penting untuk menjadi perhatian serius karena Pilkada Serentak 2018 di Papua kembali melibatkan 8 daerah yang pernah menyumbang korban jiwa dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkadanya, yaitu Puncak, Yahukimo, Lanny Jaya, Tolikara, Dogiyai, Jayawijaya, Puncak Jaya, Intan Jaya," jelas dia.

    Bahkan, kata Titi, ketegangan yang meningkat selama Pilkada 2017 di Puncak Jaya, Intan Jaya dan Tolikara belum sepenuhnya menurun. Sisa-sisa dendam, baik dendam politik maupun dendam pribadi karena anggota keluarga yang tewas, menurut dia, masih ada dan menjadi potensi konflik untuk tiga daerah ini.

    "Sebagai daerah yang berkali-kali masuk dalam kategori rawan konflik oleh Bawaslu dan Kepolisian, jatuhnya korban jiwa akibat pilkada di Papua menjadi preseden buruk. Adanya korban tewas menunjukkan bahwa kajian dan antisipasi yang disiapkan belum bekerja dengan baik," ungkap dia.

    Seharusnya, tambah Titi, upaya preventif dari perspektif penyelenggara pemilu dan perspektif kepolisian mengalami kemajuan, karena konflik kekerasannya terjadi berkali-kali. Jika para pihak tidak meng-upgrade pendekatan dan strategi penanganan konflik kekerasan dari yang sebelumnya, kata dia, bukan tidak mungkin korban akibat pilkada akan kembali berjatuhan.

    "Apalagi, tahun 2019 di daerah yang sama kembali akan digelar pileg dan pilpres. Sehingga konsentrasi untuk Papua harusnya semakin ditingkatkan dan upaya preventifnya semakin inovatif," pungkas dia.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…