Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

12 Parpol Peserta Pemilu 2014 Lolos Verifikasi Faktual

  • Sebanyak 12 partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum 2014 lolos tahap verifikasi faktual tingkat pusat.

    "Hari ini, sudah kami terima satu orang dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bersama berkasnya. Jadi kalau dihitung dari hitungan kami, sementara PKPI sudah memenuhi perwakilan perempuan sebesar 30 persen," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik di Jakarta, Selasa (30/1).

    Hasil perbaikan tersebut juga menjadikan partai yang dipimpin mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono itu lolos pada tahap verifikasi faktual di tingkat pusat. Dengan demikian, seluruh parpol peserta Pemilu 2014 yakni sebanyak 12 partai berhasil lolos pada tahap tersebut.

    Sebelumnya, pada 28-29 Januari 2018, KPU melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi 12 kantor DPP peserta Pemilu Presiden lalu. Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 207 Jo Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, KPU dan 34 KPU Provinsi/KIP Aceh.

    Ada tiga syarat yang harus dipenuhi parpol agar diloloskan dalam tahap verifikasi lapangan ini, yakni mengenai kesesuaian nama pada susunan pengurus parpol yang tercantum dalam formulir pendaftaran, pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan pengurus parpol tingkat pusat paling sedikit 30 persen, dan domisili kantor tetap pada kepengurusan parpol tingkat pusat.

    Selanjutnya, sembilan parpol dinyatakan memenuhi tiga persyaratan verifikasi lapangan tersebut, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Sementara itu, tiga partai lainnya, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) harus melengkapi kekurangan persyaratan tahapan tersebut selambat-lambatnya Selasa.

    Tiga partai yang belum lolos itu kemudian melengkapi persyaratan yang ditentukan KPU sebelum tenggat waktu berakhir.

    PAN dan PBB berhasil lolos setelah memenuhi komponen kepengurusan inti dan keterwakilan perempuan.

    Sementara itu, PKPI juga berhasil menjadi partai penutup yang lolos ketika melengkapi data soal keterwakilan perempuan. "Kesimpulan kami soal hasil verifikasi faktual terhadap 12 parpol akan disampaikan besok," ujar Evi.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…