Selasa, 25 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Berharap Tak Ada Gangguan Alam yang Bisa Menghambat Pilkada

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin, 29 Januari 2018, menghadirkan rapat koordinasi Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri yang digelar di Hotel Gradhika Jalan Iskandarsyah Raya, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menteri Tjahjo diundang rapat sebagai narasumber. Dalam paparannya sebagai narasumber, Tjahjo menekankan pentingnya menjaga stabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan digelar tahun ini. Semua harus ikut bertanggung jawab menjaga stabilitas dan keamanan. Situasi yang kondusif mesti dijaga, tidak hanya oleh aparat keamanan, tapi semua pihak. Termasuk juga pasangan calon.

    Jangan sampai, kata Tjahjo, karena tidak puas kalah dalam kontestasi lantas berbuat anarki. Jika tidak puas, ada salurannya, misal menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi, jika sudah ada keputusan, harus ditaati dan dihormati. Karena keputusan mahkamah bersifat final. Jangan sampai terjadi peristiwa seperti kemarin, pendukung salah satu pendukung yang kalah di Pilkada Tolikara berbuat rusuh di kantor Kemendagri.

    "Ini saya kira harus di cermati, kami sudah minta sama partai politik, pada tim suksesnya sampaikan ke simpatisan kenbawah jangan menggerakan orang. Kalau kalah ya kalah. Ada mekanisme lewat MK," kata Tjahjo.

    Terkait dukungan pemerintah dalam mensukseskan Pilkada serentak, kata Tjahjo, pihaknya memonitoring kelancaran transportasi dalam proses distribusi logistik. Terutama di  di daerah-daerah yang mungkin rawan bencana. Semua dicermati dan telah ada pemetaan.

    "Kan bisa saja tahu-tahu ada hujan atau badai termasuk di pulau-pulau terpencil. Tentunya TNI siap, memudian Polisi Air dari Mabes Polri juga siap mendistribusikan. Dan Bawaslu juga punya pengawasan sampai tingkat TPS," katanya.

    Tjahjo sendiri berharap tidak ada gangguan berarti yang bisa menghambat distribusi logistik Pilkada. Sehingga pemungutan suara bisa dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan begitu hasil pemungutan suara cepat diketahui.

    "Mudah-mudahan gangguan cuaca (tidak ada) sehingga begitu diputuskan di TPS siapa yang menang dan kalah, dan berapa bisa langsung di akses di pusat lewat SMS atau WhatsApp (WA)," ujarnya.

    Kunci dalam menjaga stabilitas, kata Tjahjo, peran utamanya ada di tangan aparat. Ia berharap, ada koordinasi yang terjalin dengan baik, antara aparat dengan Bawaslu serta pihak terkait lainnya. Sehingga situasi kondusif pada saat tahapan pemilihan bisa terus dijaga.

    "Kemudian memetakan dan mengelola potensi konflik yang ada, bagaimana pelanggaran, bagaimana kerawanan sehingga segala bentuk-bentuk potensi-potensi kerawanan itu dapat diantisipasi, diminimalisasi dan dicegah dengan baik," kata dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…