Selasa, 25 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Minta Intelijen Polri Awasi Isu SARA dan Politik Uang Jelang Pilkada 2018

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpesan lima hal dalam Rapat Koordinasi Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Rakor Baintelkam Polri) yang digelar di Jakarta, Senin (29/1). Rakor yang digelar untuk menghadapi Pilkada 2018 itu dihadiri para pejabat intel di Mabes Polri dan Polda-Polda.

    ”Pertama, arahan presiden pada saya sudah disampaikan di Rapim Polri-TNI dan sekarang spesifik di intelkam. Mari kita lawan politik uang. Kedua mari lawan kampanye kebencian, fitnah, dan SARA. Tahun Pilkada ini kampanye program, adu gagasan, adu konsep untuk kemaslahatan daerah, untuk percepatan pembangunan, dan kesejahteraan daerah. Pilkada itu untuk memilih pemimpin daerah,” kata Tjahjo.

    Ketiga, masih kata Tjahjo, tingkat partisipasi politik bisa semakin ditingkatkan. Dalam Pilkada 2015 ada 75 persen, 2016 kemarin 74 persen. Dia berharap tahun ini bisa di atas 78 persen pemilih yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.

    ”Itu arahan bapak presiden, antisipasi kampanye yang kebencian disetop, harus kampanye program. Yang keempat stabilitas. Saya harap Intelkam punya jaringan luas melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, termasuk satpol PP, Koramil, kepolisan, BIN untuk deteksi dini,” sambungnya.

    Mantan Sekjen PDIP ini berharap sekecil apapun kerawanan dan manuver yang ada, termasuk area rawan bencana yang bisa membatalkan Pilkada harus terdata. Bencana yang bisa membatalkan Pilkada adalah gunung meletus dan banjir.

    Tjahjo juga menitipkan soal Daftar Penduduk Potensial Pemilu (DP4). Menurutnya masih 3 persen penduduk Indonesia yang belum merekam datanya. Hal ini perlu dicek kembali minimal dia tinggal dimana dan dimana alamat TPS-nya.

    ”Jangan sampai seperti di DKI kemarin. Dia belum merekam, pas hari H, yang selama ini (tinggal) di luar negeri pada datang ke Jakarta. Ya gak ada daftarnya. Ini yang akan meimbulkan potensi kerusuhan,” imbuhnya.

    Berikutnya, kelima, dia meminta perhatian pada calon tunggal yang semakin meningkat. Pasti ada pro dan kontra. Timses untuk kotak kosong pasti ada. Juga mencermati pasangan yang head to head seperti di Sumut, Jateng, Jatim, Papua, dan Bali.

    ”Ini yang head to head pasti potensi indikasinya akan mudah. Saya yakin Intelkam punya jaringan, punya pengalaman, 2015 aman, sehingga kami yakin pemerintah juga aman. Hanya kan ini Pilkada serentak ditempat yang padat penduduk, padat pemilih, daerah besar terlibat di sini semua. Aromanya memasuki tahapan Pileg dan Pilpres,” lanjutnya.

    Agustus sudah masuk pendaftaran capres-cawapres. Dia berharap semoga maksimum tiga bulan maksimum setelah selesainya Pilkada bisa ada pelantikan kepala daerah sehingga saat masuk tahapan Pileg dan Pilpres sudah mulus.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…