Selasa, 25 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Serentak Bukan Ajang Pilih Pemimpin Agama

  • Indonesia akan memasuki Pilkada serentak 2018. Perhelatan itu bukan agenda agama maupun agenda suku tertentu. Untuk itu, pilkada bukan ajang memilih pemimpin agama atau pemimpin suku.

    Hal itu disampaikan Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, dalam diskusi bertajuk "Pilkada 2018 dalam pusaran Politik SARA" yang digelar Megawati Institute, Rabu (24/1). Basarah menjadi pembicara bersama peneliti SMRC Djayadi Hanan, staf ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Asep Salahuddin.

    Menurut Basarah, semua pihak harus mengingat kembali perjalanan sejarah Indonesia khususnya peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Peristiwa itu adalah antitesis politik devide et impera Belanda demi menguasai nusantara selama lebih dari 300 tahun. Dengan politik itu, Belanda mengadu domba para raja di nusantara, dan membagi kelas-kelas masyarakat.

    "Nah kelompok pergerakan saat itu sadar betul dengan dipecah belah itu, penjajah bisa menguasai bangsa dan sumber daya alam kita demi kesejahteraan penjajah sendiri," kata Basarah.

    Maka di situ muncul keinginan untuk bersatu dan terlaksana Sumpah Pemuda.

    "Jadi kalau di Pilgub Jakarta terjadi perpecahan terkait identitas, maka kita mengaalami kemunduran yang jauh dibanding para pendiri bangsa kita sendiri," tegasnya.

    ?Jika pilkada masih mengekploitasi politik identitas, maka mundur 89 tahun dan kalah dengan generasi yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda.

    Basarah menekankan bahwa demokrasi yang dijalankan saat ini bernafaskan pertarungan bebas, atau free fight liberalism. Sehingga demokrasi dipandang sebuah industri yang memiliki unsur biaya produksi hingga keuntungan.

    PDIP kata Basarah, mendorong Pilkada serentak 2018 sebagai tahun pesta rakyat yang oleh Presiden Jokowi disebut sebagai kegembiraan.

    Mengulangi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Basarah menegaskan Pilkada 2018 harus menjadi kompetisi adil. Pilkada tak boleh ditunggani pihak tertentu untuk mengkampanyekan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

    "Pilkada serentak 2018 adalah agenda negara, bukan agenda agama dan suku. Maka yang dipakai adalah UU negara, yang dipilih adalah pemimpin daerah, bukan pemimpin agama dan suku. Maka tak tempatnya bila kita memilih pemimpin berdasarkan agama dan sukunya," kata Basarah.

    Justru yang dicari adalah para kandidat dapat menjanjikan kesejahteraan rakyat sesuai janji sila kelima Pancasila.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…