Selasa, 25 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Potensi Kerawanan di Setiap Tahapan Pilkada 2018

  • Pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, tinggal menunggu hitungan bulan. Tahapan pendaftaran calon, telah berlalu. Tinggal kemudian dilanjutkan ke tahapan lainnya. Pemerintah sendiri, khususnya Kementerian Dalam Negeri, terus mencermati dinamika yang terjadi dalam tahapan Pilkada. Bahkan potensi kerawanan di setiap tahapan telah dipetakan.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu saat jadi pembicara di acara Rapat Pimpinan TNI/Polri di Gedung Gatot Subroto, di komplek Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Selasa (23/1).  Menurut Tjahjo, setiap tahapan memiliki potensi kerawanan. Misalnya, dalam tahapan pendaftaran pasangan calon, potensi kerawanan terkait dengan konflik kepengurusan partai dan dukungan e-KTP bagi calon perseorangan.

    "Sementara dalam tahapan distribusi logistik, potensi kerawanannya terkait dengan keterlambatan distribusi logistik tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS), " kata Tjahjo.

    Sedangkan potensi kerawanan di tahapan kampanye, kata Tjahjo, terkait dengan adanya protes partai ke penyelenggara sampai adanya bentrok massa pendukung yang berujung pada perusakan alat peraga kampanye dan lainnya. Dalam tahapan masa tentang kampanye, politik uang juga jadi salah satu yang rawan terjadi.

    "Juga kampanye hitam, sabotase, ancaman penculikan, serta kampanye golongan putih untuk tidak memilih," katanya. 

    Sedangkan potensi kerawanan yang harus dicermati saat tahapan pemungutan suara, lanjut Tjahjo, adalah praktek money politic, kerusuhan, sabotase dan keributan di TPS serta ancaman terorisme. Protes hasil penghitungan suara, penggelembungan hasil penghitungan suara, mengulur waktu penghitungan suara, hingga tindak kekerasan dan perusakan, adalah sejumlah potensi kerawanan di tahapan penghitungan suara.

    "Dalam tahapan penetapan pemenang, potensi kerawanannya adalah jika terjadi unjuk rasa yang diikuti oleh perusakan fasilitas dan bentrokan massa yang menolak penghitungan suara,"ujar mantan Sekjen PDIP tersebut.

    Seperti diketahui Rapim TNI/Polri bertema, " Dilandasi Dengan Sinergi, Soliditas dan Profesionalitas, TNI/Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak 2018 dan Tahapan Pemilu 2019, Dalam Rangka menjamin Kelangsungan Pembangunan Nasional, " dihadiri langsung  oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, seluruh Kepala Staf TNI,  sejumlah menteri di Kabinet Kerja, dan 359 perwira tinggi TNI dan Polri.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…