Rabu, 19 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Biaya Pilkada Serentak Lebih Boros Dibanding Penyelenggaraan Pilkada Satuan

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut biaya penyelenggaraan Pilkada Serentak lebih boros dibandingkan dengan pilkada satuan.

    “Pilkada serentak justru yang kami tangkap tidak efisien karena biaya semakin tinggi, dibanding pilkada satuan,” ungkap Mendagri usai rapat Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kompleks Kantor Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta, Senin (22/1/2018).

    Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, pada penyelenggaraan pilkada 2015 yang diikuti 269 daerah menelan anggaran Rp 7 triliun. Pilkada serentak 2017 menelan biaya yang tak sedikit, yakni Rp 5,9 triliun kendati jumlah daerahnya lebih sedikit, yakni 101 daerah.

    Sementara itu, di tahun ini, pemerintah berencana menggelontorkan dana Rp 15 triliun untuk hajatan demokrasi di 171 daerah.

    “Pilkada Serentak bukan semakin kecil, tapi enggak, malah semakin besar biayanya,” jelas Mendagri.

    Sebagai informasi, Indonesia akan menghelat ajang pesta demokrasi di 2018. Yakni 171 daerah, yang tediri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018.

    Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    Namun, Tjahjo menilai, adanya hajatan demokrasi tersebtut bisa mengerek perekonomian di masing-masing daerah seiring dengan naiknya sektor konsumsi.

    Naiknya sektor konsumsi tersebut salah satunya adalah dengan pembuatan kaos dan flyer menjelang pilkada yang diharapkan bisa mengerek perekonomian di daerah.

     “Harusnya bisa meningkat, karena bikin kaos, flyer, ada pertumbuhan yang bagus, harusnya begitu,” kata dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…