Sabtu, 21 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Soal Rangkap Jabatan, Mendagri: Pernyataan Presiden Cukup Arif

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta soal adanya posisi menteri yang rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik (parpol) tak lagi dipersoalkan.

    Menurutnya, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup arif yang mempertimbangkan bahwa pemerintahan secara politik hanya tinggal satu tahun, di mana awal tahun 2019 sudah masuk tahapan kampanye pemilu presiden (Pilpres) 2019.

    "Perlu waktu minimal enam bulan untuk memahami fungsi tugas seorang menteri baru yang pasti perlu adaptasi," ujar Tjahjo kepada wartawan, Senin (22/1/2018).

    Sementara itu, menteri asal PDIP ini menganggap tahun 2018 merupakan tahun kerja-kerja optimal bagi semua menteri Kabinet Kerja mengikuti ritme yang dilakukan presiden dan wakil presiden.

    "Kecuali ada menteri/setingkat menteri yang berhalangan tetap dan mengundurkan diri atau terpaksa Bapak Presiden menggantinya. Hak prerogatif presiden. Saya sebagai menteri beliau ya harus TNI, Taat Nurut Instruksi-Presiden," pungkasnya. 

    Sebelumnya, terkait dengan posisi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa masa kerja Kabinet Kerja yang dipimpinnya yang di dalamnya ada Airlangga Hartarto praktis tinggal satu tahun lagi.

    “Kalau ditaruh orang baru, ini belajar paling tidak enam bulan, kalau enggak cepet bisa setahun untuk menguasai itu,” ujar Presiden Jokowi usai melantik Idrus Marham sebagai Mensos, Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Agum Gumelar menjadi anggota Wantimpres, dan Marsekal Madya Yuyu Sutisna sebagai KSAU, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018) siang.

    Sementara di Kementerian Perindustrian, lanjut Presiden, Airlangga Hartarto menguasai dan mengerti betul yang berkaitan dengan konsep makro industri, dan menyiapkan strategi industri hilirisasi ke depan.

    “Jangan sampai kita tinggal waktu seperti ini kita ubah dan yang baru bisa belajar lebih. Ini kementerian yang juga tidak mudah,” terang Jokowi.

    Sementara terkait posisi Idrus Marham yang juga menjabat Sekjen Partai Golkar, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa proses di Golkar itu belum selesai. Untuk itu, ia menyarankan kepada wartawan agar hal ini ditanyakan kepada Ketua Umum Partai Golkar.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…