Minggu, 17 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mahar Politik Diduga untuk Pendanaan Parpol di Pemilu 2019

  • Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi menduga maraknya praktik jual beli dukungan kepada pasangan calon atau mahar politik di Pilkada Serentak 2018 diduga untuk pendanaan partai politik menghadapi pemilu tahun 2019. Mahar, kata dia, dijadikan cara untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya sebagai persiapan Pemilu 2019.

    "Mahar politik ini menunjukkan bagian dari strategi partai dalam pendanaan pemilu 2019. Kita tahu Pemilu 2019 membutuhkan dana sangat besar apalagi dilaksanakan serentak," ujar Hanafi saat diskusi bertajuk "Menolak Mahar Politik di Pilkada," di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Sarinah, Jakarta, Rabu (17/1).

    Hanafi memprediksi besaran anggaran yang dibutuhkan parpol untuk Pemilihan Legislatif 2019 adalah Rp 81 triliun dan untuk Pemilihan Presiden sebesar Rp 100 triliun. Parpol, kata dia bakal habis-habisan di Pemilu 2019 untuk memenangkan pileg dan pilpres, apalagi jika pilpresnya hanya diikuti oleh dua paslon.

    "Karena habis-habisan, kebutuhan dana juga habis-habisan. Sementara kebutuhan parpol ini tidak dicukupi oleh negara, makanya sekarang parpol harus mengisi kasnya. Salah satunya lewat pilkada serentak 2018," tandas dia.

    Menurut Hanafi, mahar politik akan semakin besar jika kandidatnya mempunyai elektabilitas rendah. Dengan adanya mahar politik, kata dia, parpol mengabaikan aspek kapasitas, rekam jejak bahkan elektabilitas calon.

    "Dengan adanya mahar politik, maka proses kaderisasi sudah tidak ada gunanya lagi. Parpol akan memilih orang yang mampu membayar mahar dibandingkan kader sendiri," tutur dia.

    Lebih lanjut, dia mengatakan mahar politik akan membuat sumber daya alam di daerah digadai sejak awal. Menurut dia, dengan mahar politik, orang sudah melakukan investasi sejak awal.

    "Jadi, sumber daya daerah setelah pilkada sudah bisa dipastikan tergadaikan sejak awal. Kalah mahar besar, peluang menggadaikan sumber daya alam lebih besar," pungkas dia.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…