Senin, 17 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Jumlah Paslon Tunggal Pilkada 2018 Berkurang

  • Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan jumlah bakal pasangan calon (bapaslon) tunggal di Pilkada 2018 mengalami pengurangan setelah perpanjangan pendaftaran. Hingga Kamis (18/1), total ada 12 daerah yang masih memiliki bakal paslon tunggal pilkada.

    "Calon tunggal saat ini berkurang menjadi 12. Semalam ada bakal paslon lagi yang mendaftar untuk Pilkada Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)," ujar Ilham kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis siang.

    Bakal paslon yang mendaftar pada masa perpanjangan yakni Rohadi Widodo-Ida Retno Wahyuningsih.Dengan demikian, lanjut dia, Kabupaten Karanganyar kini sudah memiliki dua paslon, yakni Juliyatmono-Rober Christanto dan Rohadi Widodo-Ida Retno Wahyuningsih.

    Sementara itu, 12 daerah lain yang masih memiliki bakal paslon tunggal yakni Kota Prabumulih (Sumatra Selatan), Kabupaten Lebak (Banten), Kota Tangerang (Banten), Kabupaten Tangerang (Banten), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Puncak (Papua), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Jayawijaya (Papua), dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatra Utara).

    "Untuk sementara ini, sampai dengan hari ini bakal paslon tunggal ada di 12 daerah. Masih ada daerah-daerah lain yang membuka perpanjangan pendaftaran bagi bakal paslon baru," tuturnya.

    Daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Jayawijaya. Kedua daerah ini, kata Ilham, masih membuka perpanjangan pendaftaran.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…