Selasa, 18 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada 2018 Ajang Parpol Gonta-Ganti Paslon

  • Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 menghadirkan fenomena yang sangat dinamis, terjadinya gonta-ganti Paslon di pilkada, penentuan nama Paslon di ujung waktu, dan serta sulitnya parpol menentukan pasangan calon yang ideal.

    Menanggapi fenomena ini, pengamat politik UIN, Adi Prayitno mengatakan prioritas perpol untuk menentukan paslon targetnya adalah menang.

    Menurut Adi, ini bukan uji coba karena hanya satu putaran. Tetapi ini penjajakan koalisi yang dilakukan parpol sejauh ini belum solid yang memungkinkan terjadinya bongkar paslon setiap saat.

    Adi menambahkan dibalik layar ada kesepakatan politik yang diilakukan secara sepihak tanpa melibatkan teman koalisi.

    “Misalnya, PKS cabut dukungan ke Demiz di Jabar karena Demiz punya kesepatan tersembunyi untuk dukung capres demokrat 2019” ungkapnya.

    Adi melihat dalam pilkada serentak ada pergerakan peta politik yang dinamis. “Di Sumut misalnya, Golkar dan Nasdem narik dukungan ke Tengku Ery beralih mendukung Edy Rahmayadi. Tak ada yang nyangka, Edy ternyata lebih memiliki daya magnet elektoral ketimbang calon lain” jelasnya

    Adi menjelaskan banyak partai yang tak konfiden bahkan gagal mengusung paslon yang akan diusung.

    “Misalnya poros Gerindra, PKS, dan PAN di Jatim bubar karena paslon yang akan diusung tak mendapat respon baik publik. Akhirnya, 3 partai ini membelah dukung 2 paslon. PKS dan Gerindra ke Ipul. PAN ke Khofifah” katanya.

    Karena koalisi cair, Adi mengatakan Pilkada 2018 ini menegaskan betapa tak ada sekat-sekat ideologis parpol.
    “Parpol blok pemerintan dan blok oposisi dalam banyak pilkada bisa bergandengan tangan. Di Jatim, PKS dan Gerindra malah bersatu di barisan Gus Ipul. Di Jateng Demokrat dan PDIP malah mesra” ungkapnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…