Senin, 23 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Presiden: Jangan Rusak Persaudaraan Karena Beda Pilihan

  • Presiden Joko Widodo kembali memberikan pesan agar masyarakat tidak merusak persaudaraan karena memiliki pilihan yang berbeda dalam pilkada serentak 2018.

    "Jangan sampai karena perbedaan pilihan jadi tidak rukun. Jangan retak karena pilihan politik yang berbeda, tadi Pak Bupati menyampaikan boleh beda pilihan tidak apa-apa tapi 'ojo ngerusak seduluran', beda pilihan tidak apa-apa tapi jangan merusak persaudaraan," kata Presiden Joko Widodo di Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1).

    Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat pembagian sertifikat tanah di lapangan Dukuh Salam, Slawi, Kabupaten Tegal.

    Acara itu juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Tegal Enthus Susmono serta pejabat lainnya.

    "Karena di Jawa Tengah ada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, berapa pemilihan bupatinya Pak Gub? Tujuh pemilihan di Jateng, di seluruh Indonesia ada 171," tambah Presiden.

    Ia berharap pesta demokrasi yang dilakukan 5 tahun sekali itu tidak merusak kerukunan masyarakat.

    "Tahun ini akan ada pilkada di 171 provinsi, kabupaten, kota di seluruh tanah air Indonesia. Saya titip kepada seluruh masyarakat, jangan sampai karena memilih pemimpin entah bupati, wali kota, gubernur antartetangga jadi tidak rukun, antarkampung tidak rukun, jangan. Pemilihan hanya 5 tahun sekali pesta demokrasi pilihlah pemimpin yang paling baik setelah itu rukun kembali antartetangga antarkampung," tambah Presiden.

    Dalam acara itu dibagikan 5.500 sertifikat dengan dihadiri 4.999 penerima sertifikat yang berasal dari kota Tegal (500 sertifikat), kabupaten Tegal (3000 sertifikat), kabupaten Pemalang (1000 sertifikat) dan kabupaten Brebes (1000 sertifikat).

    Pada 2017, sudah ada 800 ribu sertifikat yang dikeluarkan di Jateng dengan target 1,2 juta sertifikat pada 2018.

    "Saya tahu pegawai-pegawai BPN banyak yang tidak tidur, Sabtu-Minggu juga kerja, saya tahu saya ucapkan terima kasih tapi sertifikat harus dipegang masyarakat secepat-cepatnya," tegas Presiden.

    Sertifikat itu menjadi tanda bukti hak atas tanah secara hukum sehingga menghindarkan konflik lahan karena nama pemilik luas tanah sudah tertera dalam sertifikat.

    "Nama dan luasnya ada di bawah, jadi digugat dengan cara apapun tidak bisa, tidak ada orang berani, karena ini hak atas hukum atas tanah," ungkap Presiden.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Jokowi Ditantang Berani Tiru Bung Karno

    Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK telah melewati 100 hari masa kerja. Beberapa menteri dinilai berkinerja buruk selama tiga bulan menjabat dan mulai muncul desakan Jokowi segera mencopot menteri tersebut.   Politikus…
  • sample9

    Perombakan Kabinet Kerja Jokowi Jadi Suatu Kebutuhan

    Pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto, memprediksi Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, reshuffle adalah suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang…
  • sample9

    Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi Masih Tinggi

    Pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto, menyebut kepercayaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi. Menurutnya, 70 persen masyarakat memberikan nilai 6-10 terhadap…