Sabtu, 23 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri targetkan partisipasi pemilih Pilkada 2018 capai 78%

  • Tiga Provinsi di Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah 2018 serentak dinilai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dapat mendongkrak partisipasi politik masyarakat yang akan ikut mencoblos.

    Ia memperkirakan dari tiga provinsi tersebut ada potensi mencapai 100 juta pemilih.

    Kata Tjahjo, memang terjadi tren peningkatan partisipasi dari dua gelaran Pilkada sebelumnya. Pada Pilkada 2015 partisipasi pemilih mencapai 70%, dan pada Pilkada 2017 partisipasi pemilih mencapai 74%.

    "Kita harus tingkatkan hal tersebut mudah-mudahan pada Pilkada 2018 bisa mencapai 78%," katanya seusai melantik Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, di Kantor Kemdagri, Senin (15/1).

    Selain soal peningkatan tren partisipasi, Tjahjo juga mengatakan bahwa ada 68% pemilih Pilkada 2018 yang akan turut berpartisipasi untuk Pemilu 2019.

    Oleh karenanya, ia mengimbau gelaran Pilkada 2018 ini bisa terlaksana dengan bersih, tanpa politik uang, terlebih kampanye hitam soal SARA.

    "Lawan politik uang, tegakan hukum dengan baik, hindari black campaign. Khususnya kampenye membawa-bawa soal SARA," lanjutnya.

    Dalam kesempatan yang sama Tjahjo juga turut menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawas Pemilu soap penggunaan Data Pendukung Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

    Upaya penandatanganan ini, dikatakan Ketua Bawaslu Abhan yang turut hadir menandatangani nota kesepahaman tersebut berguna untuk meminimalkan silang sengkarut Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    "Karena soal DPT sering jadi masalah dalam Pemilu dan Pilkada. Ini usaha kami agar kita bisa melakukan pengawasan seoptimal mungkin," katanya Abhan dalam acara penandatanganan di Kemdagri, Senin (15/1).

    Sekadar informasi, dalam gelaran Pilkada 2017 lalu masih ada data yang tak simkron antara Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 2%.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…