Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Kita Lawan Politik Uang!

  • Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di 171 wilayah di Indonesia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak memerangi kampanye hitam dan kampanye uang.

    "Kami sepakat dengan Pak Kapolri, Kejagung, dan Bawaslu, Mari kita lawan politik uang," Tjahjo dia di kantor Mendagri Jakarta Pusat pada Senin (15/1/2018).

    Mendagri meminta terkait keamanan Pilkada nanti, semua pihak harus terlibat untuk menjadikan pesta demokrasi tersebut bersih dan juga berkualitas.

    "Sekecil apapun harus dihindari, harus kita lawan politik uang, saya yakin Bawaslu akan bisa secara obyektif di backup kepolisian, Gakumdu dan Mendagri agar bisa melawan politik uang, " kata Tjahjo.

    Mendagri juga meminta masyarakat agar bisa berpolitik secara sehat dan juga baik. Menurutnya, kampanye merupakan ajang untuk para calon untuk menyampaikan visi dan misi yang mereka miliki. Karena itu, politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan agar disampaikan dengan cara yang positif.

    "Hindari kampanye yang berujar kebencian. Mari kita adu konsep adu gagasan adu ide dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,"ujarnya.

    Mendagri yakin bahwa penyelenggara pemilu di negara ini sudah cukup baik dalam mengatur dan memberikan pengawasan terhadap pemilu. Kendati begitu dia menyebut tidak sedikit oknum yang kerap menyalahgunakan.

    "Mari kita lawan kampanye yang berujar SARA, kebencian, fitnah, saya kira aturannya ada. Apalagi jika difollow-up, kita sudah rapat dengan berbagai instansi, dan hari ini upaya untuk mensikronkan kembali masih adanya keputusan MK. Tentu ada implikasi yang harus disesuaikan dengan Undang-undang dalam kaitan peraturan KPU dan Bawaslu," ujarnya.

    "Saya yakin Bawaslu, KPU dan DKPP sudah cukup profesional dalam penyelenggara pilkada, keputusan MK yang ada tidak akan mengganggu tahapan yang sudah di program kan dengan baik, dengan Bawaslu khususnya dan dengan jajaran yang ada," jelas dia.

    Mendagri menambahkan, hal tersebut untuk menjaga kestabilan dan Pilkada yang aman, pihak kepolisian dan juga TNI sangat dibutuhkan perannya.

    "Kepolisian dan TNI punya peran dan tanggungjawab dalam upaya menjaga ketertiban yang ada, sukur tidak ada BKO, tidak ada kerusuhan, tapi dinamika pasti menjadi pernak pernik sebagaimana keputusan, " tandasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…