Selasa, 25 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Melihat Peta Politik Pilpres 2019 Pascaputusan MK soal "Presidential Threshold"

  • Partai politik dipastikan harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. Tidak ada parpol yang bisa sendirian mengusung pasangan calon.

    Kepastian ini didapat setelah Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    MK menyatakan Pasal 222 yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

    Artinya, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

    Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar serentak, ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014 lalu.

    Namun, tak ada satu pun partai politik yang meraih 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

    Berikut perolehan suara sah nasional 10 parpol dalam Pemilu 2014:

    1. Partai Nasdem 8.402.812 suara (6,72 persen)
    2. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 suara (9,04 persen)
    3. Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 suara (6,79 persen)
    4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 suara (18,95 persen)
    5. Partai Golkar 18.432.312 suara (14,75 persen)
    6. Partai Gerindra 14.760.371 suara (11,81 persen)
    7. Partai Demokrat 12.728.913 suara (10,19 persen)
    8. Partai Amanat Nasional 9.481.621 suara (7,59 persen)
    9. Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 suara (6,53 persen)
    10. Partai Hanura 6.579.498 suara (5,26 persen)

    Berikut jumlah kursi 10 parpol tersebut di DPR:

    1. Partai Nasdem (36 kursi atau 6,4 persen)
    2. Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi atau 8,4 persen)
    3. Partai Keadilan Sejahtera (40 kursi atau 7,1 persen)
    4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 kursi atau 19,4 persen)
    5. Partai Golkar (91 kursi atau 16,2 persen)
    6. Partai Gerindra (73 kursi atau 13 persen)
    7. Partai Demokrat (61 kursi atau 10,9 persen)
    8. Partai Amanat Nasional (48 kursi atau 8,6 persen)
    9. Partai Persatuan Pembangunan (39 kursi atau 7 persen)
    10. Partai Hanura 6.579.498 (16 kursi atau 2,9 persen)

    Peta koalisi bisa dilihat dari komposisi parpol pendukung pemerintah versus oposisi.

    Parpol pendukung pemerintah mendominasi, bisa dilihat dari kursi PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, dan PAN yang mencapai 68,9 persen.

    Meski demikian, gabungan parpol oposisi, yakni Partai Gerindra dan PKS sebesar 20,1 persen, sudah cukup untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Namun, kekuatan oposisi masih bisa bertambah apabila Partai Demokrat yang selama ini memosisikan diri sebagai penyeimbang ikut bergabung.

    Belum lagi jika PAN akhirnya memutuskan menyeberang dari partai pemerintah menjadi partai oposisi.

    PAN saat ini secara de facto masih berada di koalisi pemerintah. Namun, sejumlah kebijakan yang diambil Fraksi PAN di DPR belakangan ini justru menunjukkan sikap yang berseberangan.

    Bahkan, PAN sempat tak diundang dalam rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.

    Partai yang dipimpin Zulkfli Hasan itu juga belakangan terus menunjukkan kemesraan dengan Partai Gerindra dan PKS dalam koalisi di pilkada serentak 2018.

    Jika koalisi pemerintah versus oposisi saat ini solid, kemungkinan hanya akan muncul dua pasang calon seperti pada Pilpres 2014.

    Namun, jika koalisi pecah, bisa muncul lebih banyak capres. 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Debat tidak Pengaruhi Pilihan Pemilih Jelang Pilpres

    Debat tidak mempengaruhi pilihan politik masyarakat jelang Pilpres 9 Juli 2014.  Ini ditunjukkan oleh hasil poling dari Indikator Politik Indonesia sebelum dan sesudah debat.Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi,…
  • sample9

    Rakornas Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pilpres Tahun 2014

    Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan.  Sehingga dengan demikian, pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan merupakan pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat…
  • sample9

    13 Instruksi Presiden Soal Pelaksanaan Pilpres 2014

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat.     "Pada kesempatan ini…
  • sample9

    Pilpres Butuh Restu Rakyat

    Koalisi PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem yang mengusung…
  • sample9

    Profesionalisme Media Pada Pilpres 2014

    Terkait dengan momentum Pemilihan Presiden 2014, media khususnya media sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sosok pemimpin Indonesia di masa mendatang. Pemimpin yang akan…
  • sample9

    Menciptakan Pilpres yang Demokratis dan Bermartabat

    Menjelang Pilpres 2014 berbagai trik dan intrik dilakukan calon presiden (Capres) melalui partai politiknya. Tidak ada kata menyerah, berbagai hal dilakukan dalam merebut parpol untuk berkoalisi agar memenuhi standar pencapresan.Capres…
  • sample9

    Survei Polling Center: 93,2% Beri Suara Saat Pilpres

    Kesadaran publik untuk mengikuti Pemilihan Umum 2014 kini semakin besar. Hal tersebut terlihat dari hasil survei Polling Center. Hasil survei itu menyebutkan, mayoritas masyarakat di Indonesia akan memberikan suaranya pada…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…