Senin, 10 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Waspadai Politisasi Birokrasi oleh Calon dari PNS dalam Pilkada

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memprediksi kenaikan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam pilkada serentak 2018. Kondisi dikhawatirkan memunculkan praktik politisasi birokrasi mengingat kedekatan hubungan atasan-bawahan di lingkungan PNS. 

    Seperti diketahui, saat pilkada serentak 2015 setidaknya terdapat 136 calon kepala/wakil daerah dari PNS. Sementara pada 2017, sebanyak 104 PNS mencalonkan diri dalam pilkada serentak. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Sunanto mengatakan adanya calon yang berasal dari PNS tentu akan lebih besar membuka peluang adanya mobilisasi birokrasi untuk memperoleh dukungan.

    "Kemungkinan (mobilisasi) akan lebih besar tapi diam-diam, karena sesama profesi dulu yang akan dilirik untuk mencari dukungan," katanya saat dihubungi, Selasa (9/1/2017). Bahkan, menurutnya mobilisasi tersebut bisa saja dilakukan jauh sebelum pelaksanaan pilkada. Pasalnya, keinginan mencalonkan sangat mungkin sudah ada sejak dulu.

    "Tentu akan dimulai dari teman-temannya yang satu profesi terlebih dahulu. Kan bisa saja partai mendekat sudah sejak lama," ungkapnya. Terkait efektivitas menggaet sesama PNS untuk memperoleh suara, Sunanto mengatakan sangat relatif. Menurutnya, bisa saja sangat mudah bagi calon dari PNS untuk menarik dukungan birokrasi karena kesamaan profesi.

    "Tapi bisa saja sulit karena perlakuan saat bekerja bisa jadi landasan untuk memberikan dukungan," paparnya. Dia pun meyakini sulit bagi PNS untuk bersikap netral saat pilkada. Selain karena masih memiliki hak politik, PNS juga terlibat politik birokrasi di mana setiap PNS akan melihat kandidat mana yang paling menguntungkan yang akan dipilih.

    "Mereka (para PNS) akan memilih calon yang menguntungkan posisinya. Sekali pun yang dipilih bisa saja bukan dari PNS," ungkapnya Lebih lanjut, Sunanto menuturkan pentingnya pengawasan netralitas ASN tetap dijaga tanpa harus menunggu momen pilkada.

    Selain itu, pemberian sanksi juga harus dapat memberikan efek jera agar tidak kembali terulang. "Jangan terlalu lama memberikan sanksi. Harus ada efek jeranya. Kalau sekarang, saya pikir masih memakan proses yang lama untuk memberikan sanksi," katanya.

    Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengakui bahwa birokrasi masih dinilai sebagai salah satu lumbung suara bagi para calon kepala daerah. Menurutnya, setiap calon pun akan berusaha menarik suara dari para birokrat. "Calon yang non-PNS pun pasti berminat, apalagi yang satu profesi. Potensi untuk mobilisasi itu pasti ada," ungkapnya.

    Menurutnya, alasan suara PNS sangat strategis dalam pilkada karena selain memiliki jumlah yang cukup banyak, PNS juga terorganisasi dengan baik. Di sisi lain, PNS juga menguasai beberapa sumber daya untuk menarik suara dari masyarakat umum, seperti anggaran dan fasilitas berupa kendaraan dan lainnya. "PNS jumlahnya banyak. Satu PNS punya empat anggota keluarga saja bisa jadi tambahan suara. Siapa pun calonnya pasti tergoda untuk memanfaatkan PNS," paparnya. 

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono memprediksi jumlah PNS yang akan mencalonkan diri meningkat. Hal ini terlihat dari pejabat-pejabat pemda yang sudah memperlihatkan keinginannya mengikuti kontestasi pilkada. "Jumlah, saya belum bisa sebutkan. Perkiraan saya, pilkada ini mungkin lebih banyak dibanding sebelumnya. Sekarang sudah terasa di sejumlah tempat," ungkapnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…