Sabtu, 23 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Konflik Pilkada Serentak Bakal Berimbas Pada Pemilu Serentak

  • Konflik dalam Pilkada Serentak 2018 diyakini bakal berimbas kepada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 mendatang. Sehingga, diharapkan agar konflik itu tidak terjadi pada pilkada serentak tahun ini.

    Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan, bahwa ada 171 daerah yang bakal melaksanakan pilkada serentak tahun ini. Beberapa daerah di antaranya memiliki penduduk yang cukup banyak. 

    "Di Jawa saja ada tiga, kemudian di luar Jawa ada Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Selatan, memang kalau dilihat dari indeks kerawanan potensi konfliknya sih memang besar," ujar Amali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2018). 

    Namun, dia meyakini bahwa aparat keamanan siap mengatasi kemungkinan buruk pada pilkada serentak nantinya. "Kita melihat pengalaman ketika Pilkada DKI Jakarta yang lalu begitu menguras banyak energi dan perhatian kita ke situ, maka itu tidak diharapkan terulang di daerah-daerah lain khususnya di Pulau Jawa ya," jelasnya. 

    Lebih lanjut, kata Amali, 40% dari daftar pemilih tetap tingkat nasional bakal mengikuti pilkada serentak tahun ini. Angka 40% itu dari warga Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa timur. 

    "Sehingga apa yang disampaikan oleh KPU saya kira merupakan antisipasi ya," ucapnya.

    Menurutnya, antisipasi itu agar konflik itu tidak terjadi dalam pilkada serentak tahun ini. "Sebab kalau ini sampai konflik dan kemudian berkepanjangan, maka itu akan berakibat pada pelaksanaan pileg dan pilpres. Karena tidak sampai setahun lagi kita akan masuk di pileg dan pilpres ya, kan bulan April. Ini bulan Juni pilkada serentak kemudian April 2019 kita sudah pileg dan pilpres," imbuhnya.

    Sehingga, tambah dia, kekhawatiran KPU terhadap potensi konflik pilkada serentak adalah hal wajar. "Walaupun pasti ada ekses-eksesnya tapi tidak terlalu signifikan yang akan mengganggu persiapan Pileg dan Pilpres 2019," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…