Kamis, 19 April 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Imbau Parpol Perketat Seleksi Calon Kepala Daerah

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomitmen dan konsisten dalam membantu aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung dan KPK dalam memberantas korupsi, khususnya di Pemerintah Daerah (Pemda).

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Arief Mulya Eddie, mengungkapkan bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo tidak pernah bosan mengingatkan kepada para kepala daerah tentang area mana saja yang rawan korupsi.

    Selain menjalin kerja sama dengan KPK, menurut Arief, Kemendagri juga melakukan penataran kepada para kepala daerah yang baru terpilih agar tidak melakukan tindakan korupsi.

    "Pak Mendagri sepakat, bahkan sudah bekerjasama dengan KPK untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi dan selalu disampaikan area-area rawan korupsi baik itu dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penjabaran kegiatan, dana bansos dan lain-lain," ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (8/1).

    Arief menyampaikan, pihaknya juga sering mengimbau kepada semua partai politik untuk melakukan seleksi ketat terhadap para calon kepala daerah yang hendak diusungnya.

    "Kita juga imbau kepada para partai bahwa sebelum mereka mencalonkan sudah melakukan seleksi yang baik dengan track record yang baik kemudian juga melakukan sosialisasi dan informasi area-area mana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala daerah," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…