Selasa, 17 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Peningkatan Dana Parpol? Diharapkan Mampu Bangun Integritas Politikus

  • Pemerintah telah menaikkan bantuan dana partai politik (parpol) dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara yang diperoleh masing-masing parpol dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Dengan demikian, saat ini alokasi anggaran yang diterima 10 parpol yang memiliki kursi di parlemen mencapai Rp 124 miliar per tahun, sesuai total suara sah dalam Pileg 2014, yang 124 juta suara.

    Peningkatan bantuan dana parpol ini dilakukan untuk menekan biaya politik tinggi yang kerap menjadi alasan legislator atau kader parpol untuk melakukan korupsi.

    Penaikan bantuan tersebut merupakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasar kajian terkait penguatan partai politik. Selain pendanaan, kajian KPK juga meliputi pembentukan etik di internal partai, pola perekrutan, dan sistem kaderisasi. Berdasar kajian tersebut, KPK merekomendasikan setengah dana parpol dibiayai oleh negara.

    Dari kajian yang dilakukan dengan mendatangi 10 partai peserta pemilu, KPK menemukan anggaran yang dibutuhkan 10 partai politik setiap tahun mencapai Rp 9,3 triliun. Dengan demikian, KPK merekomendasikan agar Rp 4,7 triliun dari anggaran yang dibutuhkan partai ditanggung negara. Namun, peningkatan itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kinerja partai berdasar instrumen yang dilekatkan sebagai alat pertanggungjawaban.

    Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyatakan, rekomendasi setengah anggaran parpol dibiayai oleh negara didasari dengan pertimbangan pada banyak hal. Salah satunya, partai politik merupakan penentu masa depan Indonesia. Saat ini hanya partai politik yang dapat menempatkan seseorang dalam cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Untuk itu, ?dengan bantuan dana ini diharapkan partai dapat menghasilkan kader terbaik dan berintegritas di eksekutif maupun legislatif.

    "Ini soal integritas, ide KPK merekomendasikan setengah biaya parpol dibiayai negara itu dipertimbabgkan pada banyak hal. Karena parpol termasuk penentu masa depan negeri ini, manusia di dalamnya kita harapkan semakin berintegritas dengan dana bantuan pemerintah itu. Paling tidak kaderisasi bisa move on," kata Saut kepada SP, Kamis (28/12).

    Saut memahami jika pemerintah baru dapat menetapkan bantuan kepada parpol Rp 1.000 per suara atau belum sesuai yang direkomendasikan KPK. Menurutnya, pemerintah pasti memiliki pertimbangan mengenai hal itu.

    "Kalau pemerintah baru bisa bantu seperti sekarang, tentu ada pertimbangan pemerintah, belum setengah dari yang dibutuhkan," katanya.

    Meski demikian, KPK tetap berharap bantuan yang diberikan sekarang ini mampu menghentikan politik transaksional. Saut memastikan, KPK juga akan terus memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran yang telah dikeluarkan untuk membangun integritas insan politik.

    "(Bantuan dana parpol) Itu diharapkan bisa menghentikan kadar transaksional. Itu sebabnya KPK memiliki prioritas juga memantau pendapatan negara agar rencana-rencana indah tidak saja pada pengembangan parpol, tetapi juga infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain dapat juga sama sama move on," katanya.

    Saut menegaskan, KPK tidak segan menindak para pihak yang masih bermain dengan anggaran negara dan mencuri uang rakyat, termasuk politikus dari partai mana pun.

    "Kalau mereka melanggar ?UU, sesuai kewenangan KPK ya disidik," tegasnya.


    Files Download :

Related Posts