Rabu, 21 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Tolong, Program yang Boroskan Anggaran Harus Dicoret

Posted by on 19 Dec 2017 |

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan jajarannya agar membaca kembali dengan teliti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran (TA) 2018. Dan, jika masih ada item yang tak fokus, atau tidak jelas hasilnya, ia minta dicoret saja. Sebab, apapun dalam penganggaran basisnya harus pada hasil.

    Tjahjo mengatakan itu di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (18/12). Menurut Tjahjo, dalam penganggaran, fokus harus diutamakan. Itu yang mesti jadi prioritas. Sebab Presiden sudah mengingatkan, agar dalam proses penganggaran basisnya pada hasil. Jangan ada lagi, program yang tidak jelas hasilnya.

    "Walaupun DIPA 2018 sudah tersusun dengan rapi, tapi tolong dibaca lagi dengan detail per item. Yang tidak fokus lansung dicoret," kata Tjahjo.

    Tjahjo juga mengingatkan, jangan ada lagi pemborosan anggaran. Karena itu ia minta, teliti kembali DIPA yang telah di susun. Sisir kembali seluruh item dengan teliti. Jika masih ada yang tak fokus, apalagi berpotensi memboroskan anggaran, langsung dicoret saja. Program yang disusun harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

    "Saya berharap tidak ada pemborosan pada anggaran kali ini.  Saya juga minta menghapus program yang tidak bermanfaat untuk masyarakat umum. Kalau penyerapan habis tapi program tidak fokus dicoret. Lalu manfaat program itu gimana? Manfaatnya ada tidak untuk masyarakat secara umum? Kalau tidak ada bisa digabung atau dicoret," tutur Tjahjo.

    Jangan lagi, lanjut Tjahjo, ditemukan program yang tak efesien. Hanya untuk sekedar agar anggaran habis terserap. Tapi, hasilnya tak fokus. Bahkan tak efesien. Kuncinya, bermanfaat, efisien dan efektif. Ia contohkan, ada sebuah program, anggarannya Rp 300 juta. Tapi untuk pelaksanaan program itu, anggaran yang dialokasikan tidak lebih dari Rp 100 juta. Sementara sisanya  Rp 200 juta habis untuk ATK, rapat-rapat dan sebagainya. Hal seperti itu, jangan sampai terjadi lagi.

    "Nah ini manfaat dari program itu kurang dari 100 juta. Jadi tolong dibongkar kembali dan disinkronkan," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    25 Oct 2018

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    09 Mar 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    14 Jan 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    15 Nov 2015

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    07 Nov 2015

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    11 Oct 2015

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…